ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
NIKY. 2026. Efektivitas Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Hukum Adat Di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. Pembimbing I. Stepenson, S.Ag., M.H Pembimbing II. Ni Made Anggi Arlina Putri, M.Pd Penyelesaian perkara melalui hukum adat adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini umumnya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan keluarga para pihak. Karena itu sudah seharusnya dilakukan penelitian yang mendalam mengenai efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat pada masyarakat Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. Masalah yang diteliti: (1) Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur? (2) Bagaimana kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip Restorative Justice? Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Restorative Justice. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat pada proses penyelesaian adat, prosedur penyelesaian, pelaksanaan hukum adat, kepatuhan para pihak, penyelesaian konflik, keberlanjutan hasil penyelesaian. (2). Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip Restorative Justice, sudah sesuai. Hal tersebut dilihat dari penyelesaian perkara yang dilakukan melalui musyawarah, partisipasi korban, tanggung jawab pelaku, pemulihan hubungan sosial, dan kesepakatan sukarela. Kata Kunci : Efektivitas ,Restorative Justice, Hukum Adat, Penyelesaian Adat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Clarania, Fansya. 2026. Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Skripsi, Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHNTP) Palangka Raya. Pembimbing I : Dr. Ni Nyoman Rahmawatie, S.Ag.,M.Si. Pembimbing II : Emilson Atharwan, M.H Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penyelesaian kasus hamil di luar nikah serta kedudukan hak waris anak yang lahir dari hubungan tersebut menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada eksistensi hukum adat yang masih hidup dan berperan penting dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat, termasuk kasus kehamilan di luar nikah yang dipandang sebagai pelanggaran norma adat dan kesusilaan yang dapat mengganggu keseimbangan serta keharmonisan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer yang mencakup wawancara langsung dengan Mantir Adat, aparat desa, tokoh masyarakat, serta pihak yang pernah terlibat dalam kasus, serta data sekunder yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan mengutamakan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Mantir Adat. Prosesnya meliputi tahap pelaporan, pemanggilan pihak terkait, penggalian keterangan, musyawarah bersama keluarga, hingga penetapan keputusan adat. Sanksi atau kewajiban adat yang diberikan berupa pemenuhan kewajiban adat (singer), permohonan maaf, serta penegasan tanggung jawab untuk memulihkan keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat. (2) Kedudukan anak yang lahir di luar nikah tetap diakui sebagai bagian dari lingkungan keluarga dan masyarakat serta berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Terkait hak waris, anak tetap berhak memperoleh bagian warisan yang penentuannya didasarkan pada hubungan kekerabatan parental/bilateral, pengakuan orang tua, ketentuan adat, serta diselesaikan melalui musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan konflik baru, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Kata Kunci: Hamil di Luar Nikah, Hukum Adat Dayak Ngaju, Penyelesaian Sengketa, Hak Waris Anak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK NENDRI,2026: Peranan Mantir Adat dalam menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan di Desa Tawai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur. Skripsi Progam Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Pelangka Raya. Pembimbing (I) Armadiansyah, S.Ag.,S.H.M.H. Pembimbing (II) Gelar Sumbogo Peni, S.Ag.,M.Si Penelitian ini mengkaji Peranan Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus pembatalan perkawinan di dalam masyarakat suku Dayak, di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada umumnya perkawinan dapat dibatalkan apabila dianggap melanggar syarat-syarat perkawinan atau pelanggaran terhadap aturan-aturan adat atau pantangan adat. Penelitian ini berusaha untuk menjawab tiga (3) permasalahan pokok, yaitu : (1) bagaimana peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan; (2) apa dasar kewenangan Mantir Adat; dan (3) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Mantir Adat, tokoh masyarakat, dan pihak yang terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan. Teori yang digunakan yaitu Teori Penyelesaian Sengketa Adat, Teori Kewenangan, dan Teori Sebab Akibat. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) Peranan Mantir Adat adalah sebagai mediator, fasilitator, dan hakim perdamaian adat. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, penggalian fakta, penetapan denda adat, dan ritual pembersihan adat. (2) Dasar kewenangan Mantir Adat bersumber dari hukum adat dan secara formal diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat, yang menempatkan Kerapatan Mantir Perdamaian Tingkat Desa sebagai pengadilan tingkat pertama. (3) Faktor penyebab pembatalan perkawinan antara lain: salah satu pihak masih di bawah umur, perselingkuhan, ketidakmampuan memenuhi Jalan Hadat atau mahar, dan kesepakatan kedua belah pihak. Masyarakat Desa Tewai Hara yang mayoritas Suku Dayak Ngaju sangat patuh terhadap hukum adat karena dianggap sesuai dengan nilai budaya yang diyakini. Kata Kunci: Peranan, Mantir Adat, Pembatalan Perkawinan, Hukum Adat Dayak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Jhon Raindi Saputra, 2026. Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan. Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Pembimbing I Dr. I Made Kastama, S.H., M.H, dan Pembimbing II Budiarto Santoso, MH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat serta mengetahui dasar pertimbangan hukum adat dalam menentukan pembagian harta bersama di Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Damang, Mantir Adat, Aparatur Desa Pendahara, serta pihak yang berkaitan dengan perkara perceraian yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2026. Data penelitian juga diperkuat dengan dokumentasi berupa Keputusan Kerapatan Mantir/LET Perdamaian Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing Nomor 002/DKA-TSG/KPTS/I/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembagian harta akibat perceraian menurut hukum adat di Desa Pendahara dilakukan melalui lembaga adat dengan mengutamakan musyawarah dan kesepakatan para pihak. Proses tersebut meliputi permohonan penyelesaian, pencatatan perkara, pemanggilan para pihak, pemeriksaan dan penggalian keterangan, musyawarah, pertimbangan terhadap perjanjian kawin dan asal-usul harta, serta penetapan keputusan adat. Dalam menentukan harta yang menjadi objek penyelesaian, lembaga adat membedakan antara harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan tidak secara otomatis dibagi, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan, apabila terdapat anak, berdasarkan keterangan Damang dapat dibagi dengan melibatkan anak. Dalam perkara Jano Rianto dan Sellamunati, tanah beserta satu buah rumah ditetapkan menjadi hak kedua anak, yaitu Hero Pranata dan Faska Pleneri. Selain itu, keputusan adat juga mengatur hak asuh, biaya hidup dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Dasar pertimbangan hukum adat dalam menentukan pembagian harta meliputi kesepakatan para pihak, perjanjian kawin, asal-usul harta, keberadaan dan kepentingan anak, tanggung jawab orang tua, serta hasil musyawarah. Dengan demikian, pembagian harta akibat perceraian menurut hukum adat di Desa Pendahara tidak hanya berorientasi pada pembagian harta antara mantan suami dan mantan istri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan anak dan keberlangsungan hubungan keluarga. Kata kunci: Hukum Adat, Perceraian, Harta Bersama, Pembagian Harta
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK WENDI SAPUTRA, 2026 : Analisis Penegakan Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus Perkelahian di Desa Tumbang Baraoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan. Pembimbing I, Dr. Agung Adi, S.Ag., M.Si. Pembimbing II, Ririn Kurniasi, M.H Perkelahian merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Desa Tumbang Baraoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan, penyelesaian kasus perkelahian dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, pertanggungjawaban, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum adat dalam penyelesaian kasus perkelahian serta menganalisis pemenuhan asas keadilan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lembaga adat, pemerintah desa, serta para pihak yang mengetahui dan terlibat dalam penyelesaian perkara. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori Pluralisme Hukum dan Teori Keadilan John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum adat dalam penyelesaian kasus perkelahian dilakukan melalui penerimaan laporan, pengumpulan keterangan dari para pihak dan saksi, musyawarah adat, penentuan pihak yang bertanggung jawab, pemberian sanksi adat berupa singer, serta pembuatan surat pernyataan damai. Hukum adat masih berfungsi sebagai living law dan berinteraksi dengan hukum negara dalam penyelesaian konflik masyarakat. Pemenuhan asas keadilan terlihat dari adanya kesempatan bagi korban dan pelaku untuk menyampaikan keterangan, pertimbangan terhadap tingkat kesalahan dalam pemberian sanksi, serta upaya mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan sosial. Namun, penegakan hukum adat masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait kepatuhan sebagian masyarakat dan kewenangan lembaga adat dalam pelaksanaan putusan diperlukan penguatan kelembagaan adat, peningkatan dokumentasi perkara, dan koordinasi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Kata Kunci: Hukum Adat, Penegakan Hukum, Perkelahian, Pluralisme Hukum, Keadilan Restoratif.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TARI 2026 : Peran Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kubung Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau). Skripsi, Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing (I) Mariatie, S.Ag., M.Si., (II) Edelweisia Cristiana, M.H. Penelitian ini mengkaji Peran Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kubung, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau). Pernikahan dini yang dilakukan di bawah batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih sering dijumpai pada masyarakat hukum adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara ketentuan hukum nasional dengan hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, menjelaskan peran Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pernikahan dini, serta mengkaji upaya yang dilakukan Mantir Adat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Dayak Tomun di Desa Kubung, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada kondisi nyata di lapangan. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling, meliputi Mantir Adat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan keluarga pelaku pernikahan dini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penyelesaian pernikahan dini pada masyarakat adat Dayak Tomun. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori peran (role theory) untuk menganalisis fungsi dan kedudukan Mantir Adat dalam masyarakat, teori efektivitas hukum untuk menilai pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian perkara, serta konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) yang masih dipatuhi dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Dayak Tomun dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mantir Adat berperan sebagai mediator, penengah, dan pengambil keputusan dalam penyelesaian kasus pernikahan dini melalui musyawarah adat. Faktor penyebab pernikahan dini meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, dan kehamilan di luar nikah. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat dengan keputusan menikahkan pasangan secara adat serta mewajibkan pihak laki-laki memenuhi ketentuan jalan adat dan kewajiban adat. Selain itu, Mantir Adat juga melakukan upaya pencegahan melalui pembinaan masyarakat, penyuluhan, dan kerja sama dengan pemerintah desa serta lembaga terkait untuk menekan angka pernikahan dini di Desa Kubung. Kata Kunci: Mantir Adat, Pernikahan Dini, Hukum Adat,Suku Dayak Tomun
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Tobi Aloren Sosilo. 2026, Peran Mantir Adat Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Di Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Skripsi Srata Satu, Prodi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Pembimbing I Sri Kayun.SH.,M,Si, dan Pembimbing II Dede Suryanto. SH.AH.,MH. Konflik rumah tangga merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu keharmonisan keluarga serta ketertiban sosial. Di masyarakat Dayak, penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum formal, tetapi juga melalui mekanisme hukum adat yang melibatkan Mantir Adat sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Keberadaan Mantir Adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial serta menegakkan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Mantir Adat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang diselesaikan oleh Mantir Adat, serta menganalisis proses penyelesaian konflik rumah tangga menurut hukum adat yang berlaku di Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Mantir Adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme adat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mantir Adat berperan sebagai mediator, penengah, pemberi nasihat, sekaligus pelaksana hukum adat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga antara lain masalah ekonomi, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, perselisihan mengenai tanggung jawab keluarga, campur tangan pihak ketiga, serta perselingkuhan. Adapun proses penyelesaian konflik rumah tangga dilakukan melalui pengaduan kepada Mantir Adat, pemanggilan para pihak, musyawarah adat, pemberian nasihat dan pertimbangan adat, hingga tercapainya kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam keputusan atau surat perdamaian adat. Penyelesaian melalui hukum adat dinilai efektif karena mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial antar pihak yang berkonflik. Kata Kunci: Mantir Adat, Konflik Rumah Tangga, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat Dayak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tampusuk, 23MHA004, 2026, Pendekatan Penyelesaian Sengketa Lahan Oleh Damang Kepala Adat Berbasis Restoratif justice Antara Masyarakat Dengan Perseroan Terbatas Karya Dewi Putra Di Desa Rantau Asem, Pembimbing 1 Dr. Derson, S.Ag., M.Ag., Pembimbing 2 Dr. Tardi Edung, S.Ag., M.Ag. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan penyelesaian sengketa lahan berbasis restorative justice yang diterapkan oleh Damang Kepala Adat antara masyarakat dengan PT. Karya Dewi Putra di Desa Rantau Asem, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengkaji implementasi prinsip-prinsip restorative justice dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat Dayak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Damang Kepala Adat , mantir adat, masyarakat yang bersengketa, dan pihak perusahaan, serta didukung observasi dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme adat yang mengedepankan dialog, musyawarah, mediasi adat, partisipasi aktif para pihak, pemberian kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan kepentingan, serta kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut tidak hanya menghasilkan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat adat Dayak. Faktor pendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa meliputi kewibawaan lembaga adat, kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat, dan keterlibatan para pihak dalam proses musyawarah, sedangkan faktor penghambatnya adalah perbedaan kepentingan, terbatasnya pengakuan terhadap putusan adat, serta kompleksitas sengketa yang melibatkan badan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan penyelesaian sengketa lahan oleh Damang Kepala Adat berbasis restorative justice merupakan mekanisme yang efektif dalam mewujudkan keadilan yang bersifat restoratif, menjaga harmoni sosial, serta dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang perlu diperkuat melalui sinergi antara hukum adat dan hukum nasional. Tampusuk, 23MHA004, 2026. A Restorative Justice-Based Land Dispute Resolution Approach by the Damang Kepala Adat Between the Community and the Limited Liability Company Karya Dewi Putra in Rantau Asem Village, Supervisor I: Dr. Derson, S.Ag., M.Ag., Supervisor II: Dr. Tardi Edung, S.Ag., M.Ag. This study aims to analyze the restorative justice-based land dispute resolution approach implemented by the Damang Kepala Adat between the community and PT. Karya Dewi Putra in Rantau Asem Village, identify factors influencing its implementation, and examine the implementation of restorative justice principles in dispute resolution based on Dayak customary law. The study used empirical legal methods with a qualitative approach and case studies. Data were obtained through interviews with the Damang Kepala Adat , the customary leader, the disputing community, and the company, supported by observation and documentation studies. Data were analyzed using descriptive qualitative methods. The research results indicate that dispute resolution is carried out through customary mechanisms that prioritize dialogue, deliberation, customary mediation, active participation of the parties, equal opportunity to express interests, and agreements oriented towards redressing losses and restoring social relations. This approach not only results in dispute resolutions acceptable to the parties but also maintains balance, order, and harmony within the Dayak indigenous community. Supporting factors for dispute resolution include the authority of customary institutions, community compliance with customary law, and the involvement of the parties in the deliberation process. While inhibiting factors include differing interests, limited recognition of customary decisions, and the complexity of disputes involving legal entities. This research concludes that the restorative justice-based approach to land dispute resolution by the Damang Kepala Adat is an effective mechanism for realizing restorative justice, maintaining social harmony, and can be an alternative dispute resolution that needs to be strengthened through synergy between customary law and national law. Keywords: Restorative Justice, Damang Kepala Adat , Land Disputes, Dayak Customary Law.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK CUT JORDI SETIAWAN, 2025. Proses Penyelesaian Kasus Perkelahian Melalui Hukum Adat Dayak Ngaju ( Studi Kasus di Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan). Skripsi, Prodi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing I Stepenson, S.Ag.,M.H Pembimbing II I Kadek Kartika Yase, M.H Masyarakat suku Dayak di Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah umumnya masih menggunakan hukum adat sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai persoalan adat yang muncul di lingkungan mereka. Salah satu kasus yang melanggar norma adat adalah kasus perkelahian. Kasus perkelahian merupakan suatu bentuk konflik yang dapat terjadi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Di Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan telah terjadi konflik antar individu yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Dalam hal ini, kasus perkelahian yang pernah terjadi di Desa Rantau Asem diselesaikan melalui hukum adat Dayak Ngaju. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana proses penerapan sanksi adat terhadap kasus perkelahian di Desa Rantau Asem? (2) Apa dampak dari penerapan sanksi adat terhadap pelaku dan korban? (3) Bagaimana efektivitas penerapan sanksi adat terhadap kasus perkelahian? Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan aspek hukum empiris guna untuk memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun metode atau teknik dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini menggunakan teori penyelesaian sengketa, teori restorative justice dan teori efektivitas hukum. Teknik penentuan informan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah proses penerapan sanksi adat dan dampak dari penyelesaian kasus perkelahian melalui hukum adat Dayak Ngaju di Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Dalam penjatuhan sanksi dan penyelesaian sengketa tersebut di selesaikan secara hukum adat dengan proses musyawarah mufakat. Kemudian pihak yang dinyatakan bersalah dibebankan biaya pengobatan terhadap korban dan di beri sanksi adat yaitu membayar denda adat berupa uang, sesuai keputusan dari hasil musyawarah oleh kedua belah pihak. Kata Kunci: Perkelahian, Hukum Adat, Dayak Ngaju
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Meliwatie.2025. “Kewenangan Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Perzinahan di Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan.”Skripsi Srata Satu, Prodi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Pembimbing I Dr. I Made Kastama, S.H., M.H. dan Pembimbing II Budiarto Santoso, M.H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya peran lembaga adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat, khususnya kasus perzinahan, di masyarakat Dayak Desa Buntut Bali. Dalam sistem nilai masyarakat Dayak, perzinahan atau jinah tidak hanya dianggap sebagai perbuatan asusila, melainkan juga merupakan pelanggaran berat terhadap tatanan adat, nilai kesucian keluarga, dan kehormatan komunitas. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana kewenangan Mantir Adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan di Desa Buntut Bali, dan (2) bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran adat (perzinahan) yang diterapkan oleh Mantir Adat di Desa Buntut Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh praktik kewenangan adat yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mantir Adat berlandaskan pada Hadat Dayak Tumbang Anoi 1894 serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Kewenangan tersebut mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan perkara, pemanggilan para pihak, penjatuhan sanksi adat, serta pengawasan pelaksanaan putusan. Mekanisme penyelesaian kasus perzinahan dilakukan melalui tahapan: pengaduan, pemanggilan, pemeriksaan, musyawarah, penjatuhan putusan, dan pelaksanaan sanksi berupa singer (denda adat dalam satuan kati ramu), serta ritual mamapas lewu sebagai bentuk pemulihan sosial dan spiritual. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Mantir Adat bersifat yuridis, sosial, dan moral, serta memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan, wibawa adat, dan keseimbangan sosial di masyarakat Dayak. Dengan demikian, kewenangan Mantir Adat tetap relevan sebagai instrumen penyelesaian sengketa adat di masa kini. Kata Kunci: Kewenangan, Mantir Adat, Perzinahan, Hukum Adat Dayak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Mala. 2025, Peran mantir adat dalam penerapan Pasal 12 Hukum Adat Dayak terhadap perkawinan Sala Hurut di Desa Tumbang Panggo Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Skripsi Srata Satu, Prodi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Pembimbing 1 Mariatic S.Ag.M.Si, dan Pembimbing II Ririn Kurniasi.SH..MH. Penelitian ini membahas tentang peran mantir adat dalam penerapan Pasal 12 Hukum Adat Dayak terhadap kasus perkawinan Sala Hurui di Desa Tumbang Panggo, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami isi dan makna Pasal 12 Hukum Adat Dayak berkaitan dengan Sala Hurui dalam konteks perkawinan adat, menganalisis peran mantir adat dalam menangani kasus Sala Hurui, serta mengevaluasi efektivitas penerapan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 12 Hukum Adat Dayak memuat ketentuan adat mengenai larangan dan sanksi terhadap tindakan Sala Hurui, yaitu pelanggaran aturan adat dalam proses perkawinan. Mantir adat berperan penting sebagai penegak hukum adat, mediator antara pihak-pihak yang berselisih, serta pengambil keputusan dalam musyawarah adat. Penerapan hukum adat oleh mantir adat dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan kasus Sala Hurui, karena mampu menciptakan kesepakatan dan pemulihan hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Namun demikian, efektivitas ini masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat terhadap hukum adat, perkembangan zaman, serta pengaruh hukum formal dari negara.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Prisanta, 2025. Peran Damang dalam Penyelesaian Sengketa Ramu Rupatangan di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. Skripsi Strata Satu Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing I : Citranu, MH, Pembimbing II : Gelar Sumbogo Peni, S.Ag.,M.Si Peran Damang dalam menyelesaikan sengketa adat memiliki urgensi penting sebagai pelindung hukum adat dan pemimpin penyelesaian konflik di tengah masyarakat Dayak. Hal ini berkaitan dengan masih kuatnya pengaruh hukum adat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sengketa harta bersama atau Ramu Rupatangan yang kerap muncul setelah perceraian atau kematian pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) Bagaimana peran Damang dalam penyelesaian sengketa Ramu Rupatangan di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas, dan (2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa Ramu Rupatangan di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Informan ditentukan melalui purposive sampling, yang melibatkan Damang Kepala Adat Kecamatan Timpah, Mantir Adat, tokoh masyarakat, serta para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, teori penyelesaian sengketa, dan teori keadilan sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Damang berperan aktif sebagai mediator, penegak hukum adat, dan penentu putusan adat. Proses penyelesaian dilakukan melalui pelaporan kepada Mantir Adat, pemanggilan para pihak, pelaksanaan sidang adat terbuka, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan upacara adat Tampung Tawar. Dalam kasus yang diteliti, Damang memutuskan pembagian hasil usaha rumah walet antara menantu, anak-anak, dan keluarga suami; menetapkan hak pengasuhan anak kepada pihak istri; serta memperbolehkan istri tinggal di rumah yang dulu dihuni bersama suami. Putusan ini diterima oleh kedua belah pihak dan dijalankan tanpa sengketa lanjutan. Penelitian juga menemukan sejumlah hambatan, baik dari internal masyarakat yang masih minim kesadaran hukum, maupun eksternal berupa kurangnya dokumentasi dan dukungan administratif terhadap kelembagaan adat. Dengan demikian, peran Damang masih menjadi bagian vital dalam menjamin keadilan dan harmoni sosial di lingkungan masyarakat Dayak, serta membuktikan bahwa hukum adat tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
RISNA, 2024 :Analisis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju ( Studi Kasus Di Desatumbang Manangei Kecamata Katingan Hulu Kabupaten Katingan), Pembimbing I, Sri Kayun, SH.,M.Si. Pembimbing II, Edelweisia Cristiana, MH. Kumpul kebo adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Kumpul kebo merupakan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai hukum adat. Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini ada tiga pokok permasalahan yang harus di bahas (1). Faktor penyebab terjadinya perilaku kumpul kebo di Desa Tumbang Manangei Kecamaatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan. (2). Dampak perilaku kumpul kebo terhadap Masyarakat sosial di Desa Tumbang Manangei Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan. (3). Penyelesaian kasus kumpul kebo secara adat di Desa Tumbang Manangei. Teori digunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah, Teori resepsi hukum, teori sosiologi hukum dan teori penyelesaian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teknik penentuan informan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini dengan jumlah 6 orang yaitu 3 orang mantir adat 2 orang keluarga dari pihak laki dan Perempuan dan 1 orang istri dari pelaku. Untuk dapat memperoleh data-data dari narasumber untuk dikumpulkan dan disusun secara sistematika dan dianalisis dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian analisis terhadap perilaku Kumpul Kebo menurut hukum adat dayak ngaju (studi kasus di Desa Tumbang Manangei Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan) di selesaikan oleh damang kepala adat, mantir adat dan bersama keluarga secara hukum adat kemudian dampak yang terjadi menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengurus adat. Menurut Hukum Adat yang berlaku di Desa Tumbang Manangei . Hukum adat yang digunakan dalam menyelesaikan kasus Kumpul Kebo di Desa Tumbang Manangei. Menyelesaikan kasus kumpul kebo ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan juga melindungi keseimbangan alam yang ada di Desa tumbang manangei, dan mencari titik temu Penyelesaian secara damai tersebut bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Penyelesaian perkara dengan hukum adat harus melibatkan para pihak dalam perkara yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi dan diharapkan dapat diselesaikan dengan secara adil bagi kedua belah pihak pelaku dan korban.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PANGKI SWITO, 2024. Implementasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Kubung Kecamatan Delang Kabupaten Lamndau. Skripsi, Prodi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra IAHN-TP Palangka Raya. Pembimbing I Dr. Riwun, S.Ag.,M.Si Pembimbing II Emilson Atharwan, MH. Tanah merupakan permukaan bumi yang terdapat pada lapisan paling atas yang menjadi unsur utama suatu negara. Fenomena yang terjadi di Desa Kubung terkait 2 (dua) sengketa tanah yaitu legalitas hak milik serta ketidaksesuaian ukuran tanah antar batas warga setempat, sehingga sering menimbulkan permasalahan sesama masyarakat di Desa Kubung. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui implementasi dan kendala hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Kubung Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriftif kualitatif, Teknik penentu informan menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Kemudian Teknik analisis data menggunakan teknik data analisis dan kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alumi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu implementasi hukum adat berdasarkan analisis dengan menggunakan teori sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Maka implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Kubung Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau yaitu suatu aktivitas atau tindakan aturan hukum yang saling menyesuaikan seperti halnya, proses yang dilakukan oleh mantir adat yang merupakan sebagai perantara dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan suatu alternatif dalam memberikan kepastian hukum terhadap mereka yang bersengketa dengan cara mediasi sesama pihak. Sedangkan Kendala Implementasi Hukum Adat berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Kausalitas adalah para pihak saling mengklaim sebagai pemilik tanah, para pihak tidak dapat membuktikan surat kepemilikan tanah, para pihak tidak ada yang mau mengalah, melakukan penanaman pohon buah seperti durian, rambutan, nangka dan lain-lainnya di atas tanah kosong dan dikuasai sebagai tanah milik sendiri. Seharusnya masyarakat melakukan pendaftaran tanah agar memperoleh suatu alat bukti hak yang sah dan kuatberupa sertifikat. Putusan lembaga adat mengikat para pihak, sanksi yang dijatuhkan disebut pulau diberikan kepada pihak pemilik tanah atas kesepakatan bersama.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini yang berjudul Eksistensi Hukum Adat Terhadap Perkawinan Sala Hurui di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. Perkawinan Sala Hurui adalah perkawinan yang sangat dilarang dalam suku Dayak khususnya di wilayah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas karena perkawinan ini sangat bertentangan sekali adat istiadat namun walaupun dilarang pada kenyataannya perkawinan ini tetap saja terjadi, konsekuensinya adalah pelaku perkawinan sala hurui akan diberikan sanksi kepada pelaku. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana eksistensi penerapan hukum adat terhadap perkawinan sala hurui pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Timpah, (2) Bagaimana proses penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sala hurui pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Timpah, (3) Bagaimana upaya penyelesaian terhadap perkawinan sala hurui pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Timpah. Teori yang digunakan untuk mengkaji dan mendiskripsikan rumusan masalah ialah dengan menggunakan Teori Religi, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kausalitas. Dengan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Dan dengan informan penelitian adalah Damang Kepala Adat Kecamatan Timpah, Mantir Adat, Rohaniawan Hindu Kaharingan, Ketua Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Timpah, Guru Agama Hindu Pada SMAN-1 Timpah, masyarakat yang beragama Hindu Kaharingan dan pelaku perkawinan sala hurui. Berdasarkan hasil analisis bahwa (1) Eksistensi penerapan hukum adat terhadap perkawinan sala hurui di Kecamatan Timpah diberikan denda/singer dan juga harus melaksanakan upacara ritual. (2) Proses penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sala hurui di Kecamatan Timpah berawal dari adanya pelaku perkawinan sala hurui yang sudah diketahui oleh pihak keluarga, adanya perundingan keluarga dan setelah mendapatkan perundingan dari keluarga maka akan disampaikan kepada Mantir Adat, bila belum selesai oleh Mantir Adat maka akan diselesaikan oleh kedemangan dengan melakukan pemanggilan kepada pelaku dan di proses sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku. (3) Upaya penyelesaian hukum adat terhadap perkawinan sala hurui di Kecamatan Timpah yaitu pelaku harus melaksanakan upacara ritual dengan duduk diatas kalaya (tampi) dengan kedua kaki mereka berdua menginjak batu lalu ditutup dengan jala ikan, dilakukanlah upacara mamapas untuk mereka berdua oleh seorang Rohaniawan yang beragama Hindu Kaharingan dengan tujuan membersihkan mereka berdua dari sial akibat dari perkawinan sala hurui tersebut, dan setelah itu dilakukan upacara manyaki menggunakan (telor ayam, tamping tawar dan undus tanak) setelah itu dilanjutkan dengan pembersihan lingkungan dengan menggunakan darah dan daging babi tersebut. Sanksi ritual bertujuan untuk alam lingkungan sekitar, membersihkan hal-hal yang tidak baik yang di timbulkan akibat dari kawin sala hurui, agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan seimbang antara mahluk hidup sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik jauh dari hal-hal yang tidak di inginkan. Sedangkan bagi pelaku kawin sala hurui sanksi ritual ini adalah untuk membersihkan secara rohani pasangan pengantin, sebab jika tidak dilaksanakan ritual dapat menyebabkan bermacam-macam hal yang tidak baik.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PEBRIANTO, 2022. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas. Skripsi Fakultas Dharma Sastra Program Studi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing Skripsi (I) Dr. Ni Nyoman Rahmawati, S.Ag., M.Si. Pembimbing (II) I Komang Darman, S.H.,M.H Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Namun demikian banyak fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat dan dapat berpengaruh pada sistem pewarisan yang ada, salah satunya kasus yang terjadi di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya, salah satunya adalah terjadinya penjualan dan inventarisasi harta warisan kepada istri kedua tanpa sepengetahuan anak (keluarga) sehingga memicu terjadinya konflik. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang (1). Bagaimana proses pembagian harta warisan menurut hukum adat di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, (2). Apa dasar pertimbangan Masyarakat di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya menyelesaikan kasus pembagian waris melalui hukum adat. Permasalahan ini dikaji dengan teori kewenangan dan teori keadilan. Informan ditunjuk secara purposive sampling dan analisis data dilakukan secara data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing atau verification. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembagian harta warisan di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dilakukan melalui rapat keluarga, membuat surat pernyataan, melapor ke Damang Kepala Adat, pendataan harta warisan dan surat keputusan Damang. Dasar pertimbangan masyarakat di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya menyelesaikan kasus pembagian waris melalui hukum adat atas dasar pertimbangan keadilan, asas kekeluargaan, biaya dan penyelesaian yang cepat dan kekuatan hukum adat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
OBY, 2022, Makna Jalan Hadat Dalam Perkawinan Suku Dayak Ot Danum Di Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Skripsi. Fakultas Dharma Sastra Prodi Hukum Agama Hindu Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP). Palangka Raya Pembimbing (I). Budhi Widodo, SH.MH. Pembimbing (II). Budiarto Santoso, MH. Makna jalan hadat dalam perkawinan Suku Dayak Ot Danum memilki makna yang sangat penting yaitu : Jalan Hadat adalah salah satu tata cara dan upaya pemenuhan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam suatu Perkawinan Adat Suku Dayak Ot Danum di Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini mencakup 2 (dua) hal yaitu : (1) Apa makna Jalan Hadat dalam perkawinan Suku Dayak Ot Danum di Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya?. (2) Apa bentuk dan tahapan Jalan Hadat dalam perkawinan Suku Dayak Ot Danum di Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya? di kaji dalam hukum Hindu. Subjek penelitian ini adalah Mantir Adat Desa Tumbang Tohan, Kepala Desa Tumbang Tohan, dan beberapa masyarakat Desa Tumbang Tohan. Metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dengan langkah reduksi data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Makna Jalan Hadat Dalam Perkawinan Suku Dayak Ot Danum Di Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya, sangat penting dan harus dilakukan dalam setiap melaksanakan perkawinan bagi masyarakat Suku Ot Danum yang beragama Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Tohan karena hal tersebut sebagai hukum perkawinan dan apabila melanggar atau tidak memenuhi jalan hadat dalam melaksanakan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. (2) Bentuk Dan Tahapan Jalan Hadat Dalam Perkawinan Suku Dayak Ot Danum Di Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya, yaitu berupa barang-barang adat yang di anggap mempunyai nilai yang sangat tinggi dan tahapan-tahapan tata upacara adat-istiadat yang dilakukan secara turun temurun dari kebiasaan nenek moyang dalam perkawinan Suku Dayak Ot Danum di Desa Tumbang Tohan
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK LINGCHIANI, 2022 : Penerapan Hukum Adat Terhadap Kasus Penganiayaan di Desa Tumbang Pangka Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Skripsi Prodi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang ( IAHN-TP) Palangkaraya. Pembimbing I Dr. I Made Kastama, SH., MH. Pembimbing II Gelar Sumbogo Peni, S.Ag,.M.Si. Kehidupan merupaka suatu misteri yang dijalani seseorang. Pengalaman positif maupun negatif tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan seseorang. Demikian pula tindakan yang tidak menyenangkan perlakuan pada korban penganiayaan bervariasi menurut penyebab traumanya. Cedera akibat kekerasan benda tumpul dapat berupa luka memar, luka lecet, luka robek, patah tulang dan pendarahan atau robekan pada alat-alat didalamnya. Kemudian trauma akibat kekerasan benda tajam dapat berupa luka tusuk, luka iris, dan luka bacok. Selain itu, Penyebab trauma juga dapat berasal dari tembakan senjata api, yang menyebabkan trauma. Permasalahan yang diteliti meliputi dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana Proses penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Pangka Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan. 2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hukum dalam menyelesaikan kasus penganiayaan melalui lembaga Adat di Desa Tumbang Pangka Kecamatan Mantikei kabupaten Katingan. Teori dalam menganalisis adalah Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum. Subjek peneliatan ini adalah Damang Kepala Adat, Mantir Adat tokoh masyrakat. Data dianalisi dengan metode deskriptif kualitatif dengan langkah- langkah redukusi penyajian data. dan penarikan data kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian proses penyelesai kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Tumbang Pangka kecamata Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan. Dasar hukum dalam menyelesaiakan kasus penganiayaan melalui lembaga kedamangan di Desa Tumbang Pangka kecamatan Sanaman Kabupaten Katingan. Dasar Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan (UUD NRI 1945) amandemen keempat, secara tegas dalam pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:1.Proses penyelesaian kasus penganiayaan di Desa Tumbang Pangka Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dilaksanakan Mantir Adat dalam proses sidang adat yaitu pelaku didenda senilai Rp.5.000.000,- ( lima Juta Rupiah) sebagai biaya santunan yang dinyatakan dalam surat perjanjian.2 Dasar pertimbang hukum dalam menyelesaikan kasus penganiayaan melalui lembaga Adat di Desa Tumbang Pangka Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan penulis dapat menyampaikan saran- saran 1)Kepada masyarakat diharapkan untuk selalu biasa mengontrol emosi supaya tidak terjadi perkara terutama untuk masyarakat Desa Tumbang Pangka
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Siska, 2022 : Penyelesaian Kasus Perkelahian Melalui Sidang Hukum Adat Dayak Siang Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. Skripsi Fakultas Dharma Sastra Prodi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Pembimbing I Armadiasyah, S.Ag.,SH., MH, dan Pembimbing II Herwandi, S,Pd.H.,MH. Sidang hukum adat adalah merupakan suatu lembaga adat, dimana setiap pelanggaran terhadap hukum adat di selesaikan melalui petugas adat atau fungsionalis kepala adat. Sidang hukum adat ini berfungsi sebagai peradilan adat untuk menegakan keadilan dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini mencakup 2 (dua) hal yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus perkelahian melalui sidang hukum adat Dayak Siang? .(2) Apakah penyelesaian kasus perkelahian melalui sidang hukum Adat Dayak Siang dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan korban yang bersangkutan?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penyelesaian sangketa dan teori keadilan , adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Kalang Kaluh Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya, sedangkan untuk mendapatkan data yang palit peneliti menggunakan teknik observasi,wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan atau narasumber penelitian ini adalah mantir adat,tokoh masyarakat, serta pelaku dan korban. Dari hasil penelitian dan analisis data tersebut maka dapat disimpulkan yaitu: 1.Pelaksanaan penyelesaian kasus perkelahian melalui sidang hukum adat Dayak Siang di selesaikan oleh Mantir Adat sebagai delik aduan, karena korban atau keluarga korban perkelahian merasa keberatan maka melaporkan kepada Mantir Adat atau kepala adat. Selanjutnya Mantir Adat memanggil masyarakat untuk mengadakan sidang adat. Di sertai dengan uang meja perkara Rp 100.000 yang diberikan kepada Mantir Adat oleh pihak pertama. 2.Penyelesaian kasus perkelahian melalui sidang adat Dayak Siang dapat memenuhi rasa keadian bagi pelaku dan korban. Bagi Korban, sidang hukum adat Dayak lebih mampu memberi atau memenuhi secara lebih baik kebutuhan dan rasa adil dibandingkan dengan proses peradilan pidana biasa. Bagi Pelaku, sidang hukum adat Dayak memberi kesempatan untuk mendapatkan kembali rasa hormat dari masyarakat daripada terus menerus dicaci oleh masyarakat .Bagi Masyarakat, dengan adanya perkara yang di selesaikan melalui Sidang hukum adat Dayak, dapat mengembalikan keseimbangan yang ada didalam masyarakat. sehingga dapat terwujud keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
