Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

2 hasil
Subjek: Pernikahan Dini
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PERAN MANTIR ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS) DI DESA KUBUNG KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

TARI 2026 : Peran Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kubung Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau). Skripsi, Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing (I) Mariatie, S.Ag., M.Si., (II) Edelweisia Cristiana, M.H. Penelitian ini mengkaji Peran Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kubung, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau). Pernikahan dini yang dilakukan di bawah batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih sering dijumpai pada masyarakat hukum adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara ketentuan hukum nasional dengan hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, menjelaskan peran Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pernikahan dini, serta mengkaji upaya yang dilakukan Mantir Adat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Dayak Tomun di Desa Kubung, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada kondisi nyata di lapangan. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling, meliputi Mantir Adat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan keluarga pelaku pernikahan dini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penyelesaian pernikahan dini pada masyarakat adat Dayak Tomun. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori peran (role theory) untuk menganalisis fungsi dan kedudukan Mantir Adat dalam masyarakat, teori efektivitas hukum untuk menilai pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian perkara, serta konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) yang masih dipatuhi dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Dayak Tomun dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mantir Adat berperan sebagai mediator, penengah, dan pengambil keputusan dalam penyelesaian kasus pernikahan dini melalui musyawarah adat. Faktor penyebab pernikahan dini meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, dan kehamilan di luar nikah. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat dengan keputusan menikahkan pasangan secara adat serta mewajibkan pihak laki-laki memenuhi ketentuan jalan adat dan kewajiban adat. Selain itu, Mantir Adat juga melakukan upaya pencegahan melalui pembinaan masyarakat, penyuluhan, dan kerja sama dengan pemerintah desa serta lembaga terkait untuk menekan angka pernikahan dini di Desa Kubung. Kata Kunci: Mantir Adat, Pernikahan Dini, Hukum Adat,Suku Dayak Tomun

13 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN DI KELURAHAN TUMBANG JUTUH KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK RUSNIATI, 2021 : Pernikahan Dini Pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Kelurahan Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pembimbing I Mariatie, S.Ag.,M.Si, Pembimbing II Armadiansyah, S.Ag,SH.,MH. Pernikahan Dini Pada Masyarakat Hindu Kaharingan Di Kelurahan Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Ditinjau Dari Perspektif UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin pria dapat melangsungkan perkawinan apabila telah berusia 21 tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 18 tahun. Masalah dalam penelitian ini adalah 1 Apa akibat hukum yang timbul dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 01 Tahun 1974. 2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir prilaku masyarakat Hindu Kaharingan dalam hal pernikahan dini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kesadaran hukum/kepatuhan hukum, Teori Objektivitas Hukum. Metode yang digunakan metode kualitatif. Peneliti ingin mendeskripsikan data lapangan yang didapat sehingga mendapat sebuah gambaran umum mengenai permasalahan penelitian, sedangkan teknik penentuan informan menggunakan teknik pusposive sampling yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen, teknik analisis data menggunakan teknik analisis mengalir. Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan: 1) Akibat hukum yang timbul dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 (1) anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak sah berdasarkan (pasal 42 UU no. 1 Tahun 1974, (2) Suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi waris bagi suaminya, apabila salah seorang meninggal dalam perkawinan. Maka dari itu pentingnya perkawinan yang cukup umur berdasarkan UU No. 1 pasal 7 ayart 1 tahun 1974. 2) Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir prilaku masyarakat Hindu Kaharingan dalam hal pernikahan dini, seperti : (1) Pemberian nasehat oleh pemimpin perkawinan kepada pasangan tunangan agar tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. (2) Pemberian nasehat oleh saksi pertunangan kepada pasangan tunangan agar tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. (3) Pemberian pertanyaan oleh modin kepada pasangan yang akan menikah tentang apakah mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah atau tidak. (4) Pengharusan melakukan upacara pertobatan bagi pasangan yang hamil lebih dahulu sebelum pernikahan. (5) Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini adalah mendorong para siswanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membekali para pelajar tersebut untuk tidak melakukan tindakan siswa/pelajar Kegiatan-kegiatan tersebut berupa kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. Pihak sekolah sering memberikan pelatihan keterampilan skil bagi siswa siswi untuk mengasah kemampuan mereka dan semuanya. (6) Pengawasan orang tua merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan pernikahan remaja usia dini. Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri dan pergaulan, menanamkan nilai moral, menjadi teladan, memberikan pola asuh yang baik, bagaimana cara bergaul, serta berdiskusi ix dengan anak tentang hal-hal penting lainnya. Orang tua harus selalu memberikan nasehat untuk menjaga dirinya serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai kebaikan agar moral anak baik. Orang tua harus bisa memberikan contoh, tidak mengekang tapi anak-anak tidak bebas dalam bergaul.

9 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail