Abstrak
Clarania, Fansya. 2026. Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Skripsi, Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHNTP) Palangka Raya. Pembimbing I : Dr. Ni Nyoman Rahmawatie, S.Ag.,M.Si. Pembimbing II : Emilson Atharwan, M.H Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penyelesaian kasus hamil di luar nikah serta kedudukan hak waris anak yang lahir dari hubungan tersebut menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada eksistensi hukum adat yang masih hidup dan berperan penting dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat, termasuk kasus kehamilan di luar nikah yang dipandang sebagai pelanggaran norma adat dan kesusilaan yang dapat mengganggu keseimbangan serta keharmonisan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer yang mencakup wawancara langsung dengan Mantir Adat, aparat desa, tokoh masyarakat, serta pihak yang pernah terlibat dalam kasus, serta data sekunder yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan mengutamakan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Mantir Adat. Prosesnya meliputi tahap pelaporan, pemanggilan pihak terkait, penggalian keterangan, musyawarah bersama keluarga, hingga penetapan keputusan adat. Sanksi atau kewajiban adat yang diberikan berupa pemenuhan kewajiban adat (singer), permohonan maaf, serta penegasan tanggung jawab untuk memulihkan keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat. (2) Kedudukan anak yang lahir di luar nikah tetap diakui sebagai bagian dari lingkungan keluarga dan masyarakat serta berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Terkait hak waris, anak tetap berhak memperoleh bagian warisan yang penentuannya didasarkan pada hubungan kekerabatan parental/bilateral, pengakuan orang tua, ketentuan adat, serta diselesaikan melalui musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan konflik baru, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Kata Kunci: Hamil di Luar Nikah, Hukum Adat Dayak Ngaju, Penyelesaian Sengketa, Hak Waris Anak.