ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INA, 2026: Pluralisme Hukum Pelaksanaan Perkawinan Antar Suku Dayak dan Non-Dayak Pada Masyarakat Dayak Ngaju di Kedamangan Sabangau Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Skripsi Prodi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing I Dra. Ni Made Ratini, M.Si, Pembimbing II Sri Kayun, SH., M.Si. Pluralisme hukum adalah suatu kondisi atau konsep dalam ilmu hukum yang mengakui bahwa dalam satu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan diantaranya; hukum adat, hukum negara, dan hukum agama. Dalam praktiknya, hukum adat Dayak Ngaju menjadi pedoman utama dalam mengatur tahapan dan ritual perkawinan, sedangkan keabsahan perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama yang dianut pasangan serta pencatatan perkawinan sesuai hukum negara agar memiliki kekuatan hukum administratif. Daya tarik dalam penelitian ini terletak pada perkawinan antasra suku Dayak dan non-Dayak, serta perkawinan lintas negara, di mana dalam pelaksanaannya tetap menggunakan Jalan Hadat Kawin (ketentuan adat perkawinan) berdasarkan hukum adat Dayak Ngaju. Bagaimana pluralisme hukum dalam pelaksanaan perkawinan antar suku Dayak dan non-Dayak pada masyarakat Dayak Ngaju di wilayah Kedamangan Sabangau, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan antar suku Dayak dan non-Dayak pada masyarakat Dayak Ngaju di wilayah Kedamangan Sabangau, khususnya dalam penerapan hukum adat terhadap pihak non-Dayak. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan ini menggunakan teknik purposive sampling, informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. 1) Damang Kepala Adat, 2) Sekretaris Damang, 3) Mantir Adat Kereng Bangkirai, 4) Mantir adat Kecamatan sabangau, 5) Saksi dari pihal Perempuan, 6) Mantir Adat Sabaru, 7) dua (2) Orang Tokoh Masyarakat. Teori yang digunakan ada 2 yaitu: 1) Teori Pluralisme Hukum dan 2) Teori The Living Law (Eugen Ehrlich). Teknik analisis data dalam penelitian ini ada 4 tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan antara suku Dayak Ngaju dan non-Dayak terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan diantaranya; hukum adat, hukum negara, dan hukum agama. Dalam pelaksanaannya, perkawinan tidak hanya dicatat secara resmi di KUA atau Disdukcapil, tetapi juga tetap melaksanakan prosesi adat Jalan Hadat Kawin sebagai bentuk pengakuan adat Dayak Ngaju. Lembaga Adat Kedamangan Sabangau berperan penting dalam memberikan pengesahan dan pengawasan adat, sehingga terjadi harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam mengatur dan mengesahkan perkawinan dimasyarakat.
Kata Kunci: Pluralisme Hukum; Perkawinan Adat Dayak Ngaju; Kedamangan Sabangau.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Murni, 2025. Pertimbangan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Lembaga Kedamangan di Kecamatan Jabiren Raya. Skripsi Fakultas Dharma Sastra Prodi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Dengan Dosen Pembimbing I Mariatie, S.Ag.,M.Si dan Dosen Pembimbing II Stepenson, S.Ag.,M.H Berdasarakan latar belakang maka penelitian ini ada tiga pokok permasalahan yang harus di bahas (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab sengketa lahan pada masyarakat di Kecamatan Jabiren Raya. (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat di Kecamatan Jabiren Raya menyelesaikan sengketa lahan melalui Lembaga Adat Kedamangan. (3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa lahan oleh Kedamangan di Kecamatan Jabiren Raya. Teori yang digunakan untuk menganalisi rumusan masalah ini adalah, teori kuasalitas, teori pertimbangan, dan teori efektivitas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dan metode pengumpulan data dan menggunakan teknik observasi , teknik wawancara, studi pustakan, dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dan metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi. Dari hasil penelitian dan analisis data maka dapat di simpulkan yaitu: Sengketa lahan umunya disebabkan oleh ketidak jelasan batas lahan, tumpang tindih sertifikat, serta kekurangan pemahaman hukum agraria oleh masyarakat. Pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga Kedamangan sebagai penyelesaian sengketa didasarkan pada nilai-nilai adat, kepercayaan terhadap keadilan lokal, dan efisien waktu. Proses penyelesaian sengketa oleh Kedamangan dilakukan melalui mediasi adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga Kedamangan cukup efektif dalam menciptakan keadilan restoratif berbasis kearifan lokalnya.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Putri Legina Prayoga, Penyelesaian Kasus Pidana Di Kedamangan Sabangau Kota Palangka Raya. Dosen Pembimbing I, Dr. Agung Adi S.Ag., M. Si. Dosen Pembimbing II I Kadek Kartika Yase, MH Kedamangan merupakan lembaga adat di Kalimantan Tengah yang hingga saat ini tetap menjadi pilihan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dimaksud tidak hanya mencakup masalah tradisi atau adat, tetapi telah merambah pada persoalan-persoalan pidana sebagaimana yang di lakukan oleh Kedamangan Sabangau Kota Palangka Raya. Berdasarkan fenomena di atas tersebut, penelitian tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan tiga pertanyaan yaitu, 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan pemilihan Kedamangan dalam penyelesaian kasus pidana di Kedamangan Sabangau Kota Palangka Raya? 2) Bagaimanakah penyelesaian kasus pidana di Kedamangan Sabangau Kota Palangka Raya ? 3) Bagaimanakah penerapan sanksi dalam penyelesaian kasus pidana di Kedamangan Sabangau Kota Palangka Raya?. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teori yang diigunakan untuk menganalisis rumusan masalah tersebut adalah teori Kewenangan, teori Penegak Hukum, dan teori Keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Faktor-faktor yang menyebabkan Pemilihan Kedamangan dalam penyelesaian kasus pidana meliputi tiga hal, (a) proses penyelesaian di Kedamnagan lebih sederhana; (b) biaya yang di keluarkan dalam proses penyelesaian lebih rendah; (c) proses penyelesaian relatif cepat. Selain itu terdapat pula kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap lembaga Kedamangan yang dapat mewujudkan rasa aman, tertib, dan keadilan. 2) Penyelesaian kasus pidana di Kedamangan melalui beberapa proses, meliputi: (a) pelaporan peristiwa pidana; (b) surat panggilan, (c) pemeriksaan pelaku, (c) rapat internal, (d) rapat musyawarah, (e) kesepakatan damai, (f) pembacaan keputusan, dan penandatanganan surat perjanjian. 3) Penerapan sanksi (singer) dalam kasus pidana di Kedamangan Sabangau memiliki beberapa poin, seperti jenis pelanggaran, sanksi, norma adat, hukum adat, dan tindakan pidana yang diatur. Besaran sanksi (singer) tergantung pada jenis pelanggaran adat. Sanksi adat termasuk denda adat dan sangat ditaati oleh masyarakat. Orang Dayak dan masyarakat Adat Dayak di Kedamangan Sabangau masih mematuhi hukum adat yang berlaku, sehingga setiap perkara harus diperiksa, diadili, dan diputuskan. Hukum adat ini masih eksis dan dipatuhi hingga saat ini.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pitri, 2024. Legailitais Pengaingkaitain AInaik Paidai Maisyairaikait AIdait Daiyaik Ngaiju di Kedaimaingain Jekain Raiyai Kotai Paiailaingkai Raiyai. Dengain dosen pembimbing I Komaing Dairmain, SH.,MH. Dain Dosen Pembimbing II Sri Kaiyun, SH.,MH. Legailitais pengaingkaitain AInaik Paidai Maisyairaikait AIdait Daiyaik Ngaiju mengaindung konsep Legailitais pengaingkaitain ainaik paidai maisyairaikait AIdait Daiyaik Ngaiju di Kedaimaingain Jekain Raiyai melibaitkain prosesi aidait. Prosesi haimbaii memaistikain ainaik aingkait diperlaikukain seperti ainaik kaindung dain berhaik aitais wairisain oraing tuai aingkaitnyai. Peraiturain aidait dain hukum naisionail bekerjai saimai untuk memberikain perlindungain hukum yaing jelais baigi ainaik aingkait. Maisailaih yaing di teliti mencaikup 2 (duai) yaiitu : 1). Baigaiimainai Proses Pengaingkaitain AInaik Menurut Hukum AIdait Daiyaik Ngaiju di Kedaimaingain Jekain Raiyai Kotai Pailaingkai Raiyai ? 2). Baigaiimainaikaih Legailitais Pengaingkaitain AInaik Paidai Maisyairaikait AIdait Daiyaik Ngaiju di Kedaimaingain Jekain Raiyai Kotai Pailaingkai Raiyai ? Metode yaing digunaikain dailaim penelitiain ini aidailaih metode deskriptif kuailitaitif. Jenis penelitiain menggunaikain daitai primer dain skunder, sedaingkain teknik penentuain informain aidailaih Teknik Purposif Saimpling. Berdaisairkain Haisil Penelitiain Baihwai: 1). Proses pengaingkaitain ainaik dailaim aidait Daiyaik Ngaiju di Kedaimaingain Jekain Raiyai, Kotai Pailaingkai Raiyai mengintegraisikain hukum naisionail dain traidisi lokail. Proses ini meliputi persetujuain keluairgai, pemeriksaiain aidministraitif dain legail, pengesaihain melailui pengaidilain, sertai upaicairai aidait seperti rituail haimbaii. Nilaii kebersaimaiain dain gotong royong saingait ditekainkain, dengain tujuain untuk memaistikain kesejaihteraiain ainaik dailaim keluairgai dain maisyairaikait, sertai mendukung integraisi ainaik dengain nilaii-nilaii lokail. Proses pengaingkaitain ainaik menurut hukum aidait Daiyaik Ngaiju di Kedaimaingain Jekain Raiyai Kotai Pailaingkai Raiyai yaiitu Pengaingkaitain AInaik Secairai Teraing dain Tunaii Pengaingkaitain ainaik secairai teraing dain tunaii aidailaih proses yaing dilaikukain secairai terbukai dengain melibaitkain kepailai aidait dain upaicairai aidait seperti pemotongain aiyaim, baibi, sertai taimpung taiwair. Proses ini mencaikup pemberiain aitaiu pembaiyairain aidait berupai (besi/keris, pairaing, dain uaing) yaing melaimbaingkain keberainiain, keteraimpilain, dain kesejaihteraiain. Laingkaih-laingkaihnyai termaisuk permohonain resmi, pemainggilain pihaik terkaiit, penyaiksiain tokoh aidait, dain pembaiyairain kewaijibain AIdait seperti berais dain kelaipai. Proses ini jugai melibaitkain pendaiftairain hukum di dukcaipil untuk memaistikain legailitais staitus ainaik. 2). Legailitais Pengaingkaitain AInaik Paidai Maisyairaikait AIdait Daiyaik Ngaiju di kedaimaingain Jekain Raiyai Kotai pailaingkai Raiyai berdaisairkain Perjainjiain Tumbaing AInoi paisail 55 tentaing haimbaii aingkait poin B menyaitaikain AIdait haimbaii daipait terjaidi aintair keluairgai, aintair golongain maiupun terhaidaip oraing aising yaing dikenail aintairai haimbaii maisaik. Haimbaii maisaik dikokohkain dengain aicairai khusus, pestai potong aiyaim dain baibi, haituhir taikiri daihai, kaisainsulaing saiki, sailing beri/terimai baitun haimbaii sejumlaih bairaing, dihaidaipain oraing bainyaik sebaigaii pernyaitaiain jainji keduai belaih pihaik sertai surait keputusain Daimaing Jekain Raiyai Kotai Pailaingkai Raiyai sebaigaii legailitais pengaingkaitain ainaik secairai aidait. Kaitai Kunci : AInaik AIngkait, Maisyairaikait AIdait Daiyaik Ngaiju, Kedaimaingain
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK MARISA WULANDARI 2023 : Peran Damang Dalam Menyelesaikan Kasus Ganti Rugi Sengketa Tanah Adat Hak Milik Individu Dengan PT. Bharinto Ekatama (BEK) Di Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara. Skripsi Fakultas Dharma Sastra Prodi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Pembimbing I, I Komang Darman, SH.,MH. Pembimbing II, Herwandi, MH. Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini ada tiga pokok permasalahan yang harus di bahas (1). Bagaimanakah Peran Damang dalam penyelesaian kasus ganti rugi sengketa tanah adat hak milik individu dengan Pt. Bharinto Ekatama (BEK) di Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara. (2). Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah adat hak milik individu dengan PT. Bharinto Ekatama (BEK) Di Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara. (3). Apakah yang menjadi pertimbangan Damang dalam menyelesaikan sengketa tanah adat hak milik individu dengan PT. Bharinto Ekatama (BEK) di Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara. Teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah, Teori kewenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dan metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara. dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dan Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan yaitu : (1). Peran Damang dalam Menyelesaikan kasus ganti rugi sengketa tanah adat hak milik individu dengan Pt. Bharinto Ekatama (BEK) di Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara. Melalui Lembaga Adat Desa Benangin maka segala konflik/sengketa di selesaikan secara damai berdasarkan musyawarah dan mufakat. (2). Beberapa tahapan proses penyelesaian sengketa 1). Pelaporan atau Pengaduan 2). Pemanggilan Para Pihak 3). Sidang Peradilan Adat 4). Pengambilan Keputusan diselesaikan berdasarkan Pertimbangan Damang pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengan Nomor 16 Tahun 2008
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Hardianto, 2019. Penyelesaian Kasus Perselingkuhan oleh Kedamangan Di Desa Tumbang Bantian Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya. Skripsi Fakultas Dharma Sastra Prodi Hukum Adat Intitut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Pembimbing I Dr. Riwun. S.Ag, M.Si dan pembimbing II Alfred Yetno.SH.MH. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Berdasarkan hasil peninjauan di Desa Tumbang Bantian pada tanggal 10 Januari 2023 langsung bertemu kedua pasang suami istri yang bernama Naurika dan Pendi. Naurika menjalas kronologi awal dari perselingkuhan Pendi adalah kurang rasa keharmonisan dalam rumah tangga. Permasalhan yang diteliti adalah 1) faktor penyebab terjadinya Perselingkuhan di Desa Tumbang Bantian Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya? 2) Bagaimana proses Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Oleh Kedamangan di Desa Tumbang Bantian Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya? 3) Apa dampak dari perselingkuhan apabila tidak diselesaikan oleh Kedamangan di Desa Tumbang Bantian Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang dimana maksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Untuk jenis penelitian yang menggunakan data primer dan skunder dan teknik informan untuk tujuan tertentu yang menghubungkan data yang dilakukan dengan cara teknik observasi, teknik keperpustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat dianalisis: 1) faktor peyebab terjadinya perselingkuhan Di Desa Tumbang Bantian Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya karena faktor internal dan eksternal faktor internal bersumber dari dalam kehidupan perkawinan yaitu adanya komplik yang tidak kunjung selesai dan terus menerus yang selalu menjadi adanya pertengkaran dalam rumah tangga keluarga tersebut yang melatar belakangi ekonomi. Sedangkan faktor ekternal yaitu bersumber dari luar kehidapan perkawinan pasangan itu sendiri, dengan kemajuan teknologi seperti lingkungan pergaulan yang mengunakan fasilitas internet melalui hp/smartphone selalu mendorong mereka untuk mengambil keputusan mencoba menjalin hubungan perselingkuhan, pengaruh hp/smartphone yang membuat mereka menjalin hubungan secara diam-diam. 2) Penyelesaian Kasus perselingkuhan, pemangilan kedua belah pihak pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk mencari solusinya musyawarah atau mufakat, laporan, menyakan kepada kedua belah pihak, dan para Damang Kepala Adat serta Mantir Adat, Tokoh Masyarakat ikut hadir dalam penyelesaian tersebut 3) dampak dari penyelesain perselingkuhan yang pertama untuk anak mereka yang dimana masih usia dini, mempengaruh pergaulan anak pada umunya. Kata Kunci: Penyelesaian, Kasus Perselingkuhan, Kedamangan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ERSA, 2023 : Peranan Lembaga Adat Kedamangan Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Limbah PT. Indo Muro Kencana Di Desa Batu Mirau Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya. Skpripsi Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institute Agama Hindu Negeri Tamping Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya, Pembimbing I I Komang Darman, SH., MH, Pembimbing II Ni Putu Paramita Dewi, SH., MH Pencemaran limbah PT. Indo Muro Kencana di Sungai Maan wilayah Desa Batu mirau Kecamatan Sungai babuat kabupaten murung raya menimbulkan keluhan Masyarakat sekitar, kasus pencemaran limbah PT. Indo Muro Kencana yang mencemari Sungai Maan sangat berdampak sehingga mengakibatkan aktivitas masyarakat dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari menjadi terganggu karena sulit mencari air bersih untuk kebutuhan seperti memasak dan mandi. Permasalahan yang diteliti mencakup 3 (tiga) hal yakni : (1). Bagaimanakah peranan lembaga adat Kedamangan dalam menyelesaikan kasus pencemaran limbah PT. Indo Muro Kencana di Desa Batu Mirau Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya? (2). Bagaimana proses Penyelesaian kasus pencemaran limbah PT. Indo Muro Kencana melalui lembaga adat Kedamangan masyarakat Dayak Siang di Desa Batu Mirau Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya? (3). Apakah yang menjadi dasar pertimbangan penyelesaian kasus Pencemaran limbah PT. Indo Muro Kencana melalui lembaga adat Kedamangan masyarakat Dayak Siang di Desa Batu Mirau Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya dalam menyelesaikan kasus pencemaran limbah PT. Indo Muro Kencana di Desa Batu Mirau Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya. Subjek dalam penelitian dalam penulisan ini adalah, Kedamangan Kecamatan Sungai Babuat, Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya, dan Humas PT. Indo Muro Kencana. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verivikasi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka dapat disimpulkan : (1). Peranan Lembaga Adat Kedamangan dalam menyelesaikan kasus pencemaran limbah yaitu sebagai Mediator, Pemimpin, dan Hakim Perdamaian. (2). Proses penyelesaian kasus melalui lembaga adat kedamangan dayak siang memiliki beberapa tahapan, adapun tahapan-tahapannya yaitu tahap pelaporan, tahap pemanggilan kedua belah pihak, dan tahap pengambilan keputusan. (3). Dasar pertimbangan PT. Indo Muro menyelesaikan kasus pencemaran limbah adalah dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah dalam kasus pencemaran limbah PT. Indo Muro Kencana di desa Batu Mirau Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PEBRIANTO, 2022. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas. Skripsi Fakultas Dharma Sastra Program Studi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing Skripsi (I) Dr. Ni Nyoman Rahmawati, S.Ag., M.Si. Pembimbing (II) I Komang Darman, S.H.,M.H Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Namun demikian banyak fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat dan dapat berpengaruh pada sistem pewarisan yang ada, salah satunya kasus yang terjadi di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya, salah satunya adalah terjadinya penjualan dan inventarisasi harta warisan kepada istri kedua tanpa sepengetahuan anak (keluarga) sehingga memicu terjadinya konflik. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang (1). Bagaimana proses pembagian harta warisan menurut hukum adat di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, (2). Apa dasar pertimbangan Masyarakat di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya menyelesaikan kasus pembagian waris melalui hukum adat. Permasalahan ini dikaji dengan teori kewenangan dan teori keadilan. Informan ditunjuk secara purposive sampling dan analisis data dilakukan secara data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing atau verification. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembagian harta warisan di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dilakukan melalui rapat keluarga, membuat surat pernyataan, melapor ke Damang Kepala Adat, pendataan harta warisan dan surat keputusan Damang. Dasar pertimbangan masyarakat di Kedamangan Kecamatan Mihing Raya menyelesaikan kasus pembagian waris melalui hukum adat atas dasar pertimbangan keadilan, asas kekeluargaan, biaya dan penyelesaian yang cepat dan kekuatan hukum adat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK BELLY YANTO KRISNO, 2022 : Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Lembaga Mantir Adat di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya Prodi Hukum Adat. Pembimbing I Ibu Meriati, S.Ag., M.si. Pembimbing II Ibu Ni Putu Paramita Dewi, MH. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didalam masyarakat bukanlah suatu hal yang baru, bahkan oleh masyarakat sudah dianggap sebagai hal yang wajar terjadi dalam lingkup rumah tangga. Ada banyak alasan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya merupakan perbuatan dilarang dan melanggar hukum. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan : Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah di dalam skripsi ini mengcakup 3 hal yaitu : (1). Bagaimana kewenangan lembaga mantir adat desa dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Jakatan Raya Kabupaten Gunung Mas ? (2). Bagaimanakah proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan melalui Lembaga Mantir Adat Desa di Kelurahan Jakatan Raya Kabupaten Gunung Mas ? (3).Bagaimakah penerapan hukum adat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri di Kelurahan Jakatan Raya Kabupaten Gunung Mas ? Teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah tersebut adalah teori kewenangan dan teori penyelesaian sengketa adat dan teori living law. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah ada observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah edukasi data, penyajian data, dan diuraikan kesimpulan atas verifikasi. Dari analisis data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan : (1). kewenangan lembaga mantir adat dalam proses penyelesaian kasus KDRT yaitu berdasarkan pada Perda (Peraturan Daerah) Nomor 16 Tahun 2018 tentang kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, serta berpedoman pada Hukum adat dayak hasil
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Yoant Pebrian, 2022. Peran Lembaga Kedamangan Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Secara Adat Di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. Dengan Dosen Pembimbing I Dr. I Made Kastama.SH.,MH. dan Dosen Pembimbing II Mariatie.S.Ag.,M.Si Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala di dalam kesehariannya sudah tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Masalah yang diteliti mencakup 3 (tiga) yaitu : 1) Bagaimana peran Lembaga Kedamangan dalam penyelesaian kasus perceraian secara adat di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya ? 2) Bagaimana proses penyelesaian kasus perceraian secara adat di Kelurahan Kereng Bangkirai yang dilakukan oleh Lembaga Kedamangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya ? 3) Apa dampak hukum adat akibat perceraian dalam Rumah Tangga yang terjadi pada maryarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, Jenis penelitian menggunakan data primer dan skunder, sedangkan teknik penentuan informan adalah Teknik penentuan Informan untuk tujuan tertentu saja. Purposive sampling juga bisa berarti sampling yang menentukan target kelompok tertentu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara : Teknik observasi, Teknik wawancara dan Teknik Kepustakaan dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif sehingga akurasi data menjadi lebih terjamin. Dari analisis data tersebut maka dapat disimpulkan: 1). Peran Lembaga Kedamangan dalam penyelesaian kasus perceraian secara adat adalah sangat berperan dalam menegakkan Hukum Adat dalam menyelesaikan kasus perceraian, menciptakan rasa keadilan dan peran aktif dalam penyelesaian kasus perceraian antara Kristanto Hadianata dengan Sansiani warga masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya dan dianalisis dengan teori Penegakan hokum yang dapat menjadi panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus/masalah yang terjadi, sesuai dengan aspirasi masyarakat. 2) Proses penyelesaian kasus perceraian secara adat di Kelurahan Kereng Bangkirai yang dilakukan oleh Lembaga Kedamangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya adalah dilakukan beberapa tahap penyelesaian sesuai dengan ketentuan Hukum Adat pada BAB VII dan Keluarnya Surat Keputusan Damang Kecamatan Sebagau menjadi kepastian Hukum yang kuat sebagai pegangan kedua belah pihak terhadap penyelesaian kasus perceraian yang tertuang dalam pasal 29 dan 30 Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah 3). Dampak hukum perceraian bagi masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya adalah sangat berdampak kepada istri dan anak, dimana kelemahan posisi istri dalam penuntutan pemenuhan hak-haknya hanya diselesaikan dengan cara musyawarah dan setelah itu suami lepas tanggung jawab terhadap anak dan istrinya setelah melakukan perceraian tersebut, selain berdampak kepada pasangan suami istri berdampak juga terhadap masyarakat dimana penduduk yang semakin padat, angka pengangguran bertambah dan angka kemiskinan pun cukup bertambah pada masyarakat melakukan perceraian.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
MEINISYA, 2021 : Peran Lembaga Kedamangan Dalam Penyelesaian Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. Skripsi Fakultas Dharma Sastra Prodi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Pembimbing I Dr. I Made Kastama SH.,MH. Pembimbing II I Komang Darman SH.,MH. Lembaga Adat Kedamangan merupakan Lembaga Sentral yang bertanggungjawab penuh agar tetap lestari, berdayaguna dan berkembangnya hukum adat dayak, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan, tradisi dalam masyarakat dayak Kalimantan Tengah secara umumnya dan Kabupaten Katingan pada khususnya. Dengan adanya lembaga adat dalam menyelesaikan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial di Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan supaya kasus tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini mencakup 2 (dua) hal yaitu (1) Bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social (Facebook) di Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan? (2) Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku ditinjau dari Hukum Adat Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan? Subjek penelitian adalah Damang Kepala Adat, Kepala Desa, Mantir Adat, dan Tokoh masyarakat. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan rancangan studi kasus dengan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Objek penelitian ini adalah Peran Lembaga Kedamangan Dalam Penyelesaian Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptip Kualiitatif yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan. Hasil penelitian telah menunjuk. bahwa Peran Lembaga Kedamangan Dalam Penyelesaian Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan tersebut adalah dalam keputusan Damang Kepala Adat bahwa si pelaku dikenakan pasal 50 tentang Singer Tandahan Randan (Denda Adat Tuduhan Serampangan). sejumlah 20 kati ramu, bilamana diuangkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00-, (lima juta rupiah). Dalam kasus ini Damang Kepala Adat memberikan jalan berdamai dan permasalahan kasus pun dapat diselesaikan melalu perdamaian adat dan dasarnya penyelesaian kasus melalui Lembaga Kedamangan bukan menitik beratkan pada menang atau kalah dari salah satu pihak melainkan kembalinya keadaan keseimbangan yang terganggu, sehingga masing-masing pihak dapat hidup kembali dalam kehidupan dan ikatan dengan keseluruhan secara tenang tentram dan damai. Dari hasil penelitian dan analisis data tersebut maka dapat disimpulkan yaitu : (1) Proses Penyelesaian Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social (Facebook) di Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan adalah selain diatur diberbagai peraturan Perundang-Undangan seperti Ketentuan hukum adat yaitu 96 pasal Perjanjian Tumbang Anoi yg tertuang pada pasal 50 tentang Singer Tandahan Randan (Denda Adat Tuduhan Serampangan). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008, tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang telah diperbaharui dengan Perda No 1 Tahun 2010, yang menjelaskan tentang peradilan adat dan singer, bagi pelanggar Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah. (2) Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau dari Hukum Adat Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan yaitu bersifat final dan mengikat bagi para pihak dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan telah diatur didalam pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, segala perselisihan, sengketa, dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalu keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat ditingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak. Kata Kunci : Lembaga Kedamangan, Penyelesaian Kasus, dan Penghinaan
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Furmasari Fita, 2021, Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Sebagai Alat Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Wilayah Kedamangan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Skripsi. Fakultas Dharma Sastra, Prodi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing (I) Mariatie, S.Ag.M.Si. Pembimbing (II) Gelar Sumbogo Peni, S.Ag.,M.Si. Guna memberikan kepastian hukum terhadap Surat Keterangan Tanah Adat dalam hukum adat maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak diatas tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Surat Keterangan Tanah Adat merupakan bukti atas pengakuan hak kepemilikan atas tanah adat, dengan demikian Surat Keterangan Tanah Adat dalam kedudukannya mendapat pengakuan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa tanah. Untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat masyarakat harus mendaftarkan tanahnya kelembaga kedamangan supaya tanah yang dikuasai tidak dapat diklaim oleh orang lain dengan adanya bukti dokumen dari lembaga kedamangan serta mendapat perlindungan hukum kepada pemegang hak tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah kedamangan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan ? (2). Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah Adat sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah kedamangan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan ? (3) Apa factor penyebab terjadinya sengketa tanah di wilayah kedamangan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan ? Teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah tersebut adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pluralisme Hukum. Subjek penelitian ini adalah kepala adat/damang, mantir adat dan tokoh adat. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dokumentasidankepustakaan. Data dianalisis dengan metode kuantitatif artinya data yang didapatkan disajikan dalam bentuk table dan kualitatif dengan mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan yang tertuju pada masalah yang diteliti di lingkungan masyarakat tentang Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah kedamangan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah kedamangan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Surat Keterangan Tanah Adat dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dimasyarakat adat sendiri sebagai bukti hak atas kepemilikan sebidang tanah yang secara adat memiliki kepastian hukum dengan adanya peraturan dari Gubernur Provinsi Kalimantan. (2) Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah Adat sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah kedamangan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan memilliki kekuatan hukum secara Hukum Adat dengan diperkuat adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai sarana dalam memberikan kepastian hukum. (3) Faktor penyebab terjadinya sengketa ix tanah yaitu dipicu oleh keadaan ekonomi serta karena adanya pengklaiman tanah yang menggeser batas patok tanah milik orang lain sehingga terjadilah konflik sengketa tanah. Kata Kunci :Kedamangan, SKTA, Kekuatan Hukum SKTA
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK JON KIPLI, 2020 : Peran Lembaga Adat Kedamangan Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. Skripsi Fakultas Dharma Sastra Prodi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tamping Penyang Palangka Raya. Pembimbing I Dr. I Made Kastama, SH.,MH, Pembimbing II Budhi Widodo, SH.,MH. Lembaga kedamangan merupakan lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh agar tetap lestari, berdayaguna dan berkembangnya hukum adat dayak, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, tradisi dalam masyarakat dayak di Kalimantan tengah secara umumnya, dan Kabupaten Katingan pada khususnya. Dengan adanya lembaga adat dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan adalah supaya kasus tersebut dapat diselesaikan dengan ranah kekeluargaan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini mencakup 3 (tiga) hal yaitu: (1) Apa Dasar Kewenangan Lembaga Adat Kedamangan Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan ? (2) Bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan ? (3) Bagaimana Legalitas Keputusan Lembaga Adat Kedamangan Atas Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan ? Subjek penelitian adalah Tokoh Mayarakat Hindu Kaharingan, Mantir adat dana Damang Kepala Adat. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan rancangan studi kasus dengan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Dari analisis data tersebut maka dapat disimpulkan : (1) Dasar kewenangan lembaga adat kedamangan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah bahwa damang kepala adat bertugas menyelesaiakan perselisihan, sengketa atau pelanggaran terhadap hukum adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir, baik dalam pemeriksa sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku. (2) Proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan yaitu tahap laporan dan tahap sidang adat. Dalam tahap sidang adat dirundingkan suatu keputusan atas kasus yang terjadi dan tahap ini pelaku dikenakan sanksi adat. (3) Legalitas Keputusan Lembaga Adat Kedamangan Atas Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan yaitu kekuatan hukum keputusan sidang pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di lembaga adat kedamangan di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan sifatnya mengikat karena sudah ada persutujuan dan perjanjian yang telah dibuat dan itu sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan perdamaian Kata Kunci : Peranan, Lembaga Adat, Kedamangan, Penyelesaian Kasus, Kecelakaan Lalu Lintas.
