Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

2 hasil
Subjek: Hukum Empiris
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Tindakan Hukum terhadap Siswa yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Sekolah (Studi Kasus di SMA Negeri 3 Palangka Raya)

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

KASIH, 2025. Analisis Tindakan Hukum Terhadap Siswa Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Sekolah (Studi Kasus Di SMA Negeri 3 Palangka Raya). Dosen Pemimbing I Mariatie, S.Ag., M.Si, dan Dosen Pemimbing II Sri Kayun, SH., M.Si Berdasarkan penelitian di lapangan, SMA Negeri 3 Palangka Raya menghadapi berbagai bentuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa, seperti merokok di lingkungan sekolah, membolos, hingga tidak mengerjakan tugas. Berbagai jumlah tindakan tersebut perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan tatatertib sekolah yang telah disetujui oleh pihak sekolah dan orang tua wali murid. Masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini mencakup tiga hal yaitu : (1) Apa bentuk pelanggaran disiplin yang sering dilakukan oleh siswa? (2) Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin? dan (3) Bagaimana analisis tindakan hukum terhadap siswa yang melakukan pelanggaran disiplin? Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, wali kelas, siswa dan orang tua wali murid.Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga Teori Sebab-Akibat (Aristoteles), Teori Tindakan Hukum (Hans Kelsen), dan Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch). Dengan analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan analisis data tersebut dapat disimpulkan yaitu: (1) bentuk pelanggaran disiplin yang sering dilakukan siswa SMA Negeri 3 Palangka Raya yaitu antara lain membolos, merokok, dan tidak mengerjakan tugas sekolah (2) Faktor penyebab pelanggaran disiplin berasal dari kurangnya kesadaran hukum siswa, lemahnya pengawasan orang tua, dan pengaruh lingkungan pergaulan. (3) Tindakan hukum yang diterapkan pihak sekolah bersifat preventif dan edukatif, berupa teguran, surat peringatan, pembinaan, dan skorsing.

20 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pertimbangan Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lahan melalui Lembaga Kedamangan di Kecamatan Jabiren Raya

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Murni, 2025. Pertimbangan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Lembaga Kedamangan di Kecamatan Jabiren Raya. Skripsi Fakultas Dharma Sastra Prodi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Dengan Dosen Pembimbing I Mariatie, S.Ag.,M.Si dan Dosen Pembimbing II Stepenson, S.Ag.,M.H Berdasarakan latar belakang maka penelitian ini ada tiga pokok permasalahan yang harus di bahas (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab sengketa lahan pada masyarakat di Kecamatan Jabiren Raya. (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat di Kecamatan Jabiren Raya menyelesaikan sengketa lahan melalui Lembaga Adat Kedamangan. (3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa lahan oleh Kedamangan di Kecamatan Jabiren Raya. Teori yang digunakan untuk menganalisi rumusan masalah ini adalah, teori kuasalitas, teori pertimbangan, dan teori efektivitas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dan metode pengumpulan data dan menggunakan teknik observasi , teknik wawancara, studi pustakan, dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dan metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi. Dari hasil penelitian dan analisis data maka dapat di simpulkan yaitu: Sengketa lahan umunya disebabkan oleh ketidak jelasan batas lahan, tumpang tindih sertifikat, serta kekurangan pemahaman hukum agraria oleh masyarakat. Pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga Kedamangan sebagai penyelesaian sengketa didasarkan pada nilai-nilai adat, kepercayaan terhadap keadilan lokal, dan efisien waktu. Proses penyelesaian sengketa oleh Kedamangan dilakukan melalui mediasi adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga Kedamangan cukup efektif dalam menciptakan keadilan restoratif berbasis kearifan lokalnya.

8 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail