S

HUKUM DAGANG INTERN-NASIONAL

Keberadaan kepusatakaan hukum dagang terutama yang berbahasa Indonesia saat ini semakin langka, bahkan ada yang mengemukakan sebagai subyek yang tidak berkembang. Boleh jadi pandangan tersebut mengandung kebenaran sehubungan dengan keluarnya beberapa materi dari sistem hukum dagang. Boleh jadi juga pandangan itu bersifat prematur karena sesungguhnya masih banyak materi yang perlu dipertahankan dan dikembangkan atau disesuaikan. Dalam tulisan ini diketengahkan materi-materi yang disusun menyerupai cerita yang terdiri dari bagian-bagian pokok yang saling berkaitan. Bagian pertama menguraikan tentang sejarah dan perkembangan hukum dagang. Bagian kedua mengenai handelszaak atau obyek yang dapat diperdagangkan dan contoh praktek perdagangan. Bagian terakhir tentang media yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Seluruh materi yang disajikan dikemas dalam himpunan coretan-coretan yang diberi judul “Hukum Dagang Intern-nasional”. Perkataan ini sekalian merupakan penegasan konsep hukum dagang sebagai padangan dari trade law . Konsep yang terakhir ini memiliki persamaan dengan lex mercatoria yang mengatur hubungan perdagangan iv internasional. Oleh karena itu tulisan mengenai aturan hukum perdagangan dalam negeri diberi embel-embel “intern-nasional”. Amanat dari Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang pada pokoknya menentukan, Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Kewajiban inilah yang selalu menjadi motivasi utama untuk menulis dan menulis terus sepanjang media untuk itu masih tersedia.

HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Buku ini disusun untuk membantu para mahasiswa maupun para penstudi ilmu Hukum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Hukum Dagang Internasional.Buku ini membantu memahami seluk beluk tentang Hukum Dagang Internasional secara sistematis, mendalam dan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia serta ketentuan Hukum Internasional yaitu ketentuan-ketentuan GATT-WTO.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pada tahun 1847 di negara Belanda, lahir sebuah undang-undang hukum dagang yang bertujuan mengatur masalah-masalah perdagangan atau memuat aturan-aturan hukum dalam bidang perniagaan. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUHD yang memiliki kaitan erat dengan KUH Perdata ini mulai berlaku di Indonesia. Lantas, peraturan-peraturan apa saja yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut? KUHD terdiri atas 2 buku, buku I berjudul Perdagangan pada Umumnya dan buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal. Di dalam undang-undang ini, ditetapkan aturan-aturan hukum terkait pembukuan, jenis-jenis perseroan, bursa perdagangan, makelar, surat wesel, perjanjian jaminan, cek, asuransi, kapal laut dan muatannya, dan beberapa hukum niaga lainnya. Nah, karena sangat pentingnya aturan-aturan tersebut, buku ini sangat direkomendasikan bagi Anda yang aktif di dunia perdagangan atau perniagaan.

Hukum Dagang

Hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma itu bersumber pada aturan yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luat kodifikasi. Dalam hukum dagang atau perniagaan diatur ketentuan mengenai hubungan bagi pedagang antara, ketentuan perserikatan, transportasi atau angkutan, hukum asuransi dan ketentuan mengenai surat-surat niaga. Buku ini menguraikan secara detail pengertian perdagangan dan hukum dagang; bentuk dan perantara dalam perdagangan; perusahaan dan pengusaha; bentuk-bentuk perusahaan; kepailitan, HAKI; merger, konsolidasi dan akuisisi, serta surat-surat berharga.

Hukum Dagang

Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata. Matakuliah Hukum Dagang membahas mengenai berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis. Buku ini membahas mengenai teori- teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD. Buku ini mendiskusikan teori-teori hukum dagang dan bisnis. Buku ini dapat memberikan informasi kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, dan peminat kajian hukum pada umumnya Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang

Buku digital ini berjudul "Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang", merupakan buku yang berisi tentang "Perbandingan Sistem Hukum" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Pasal 54 Kitab Undang-Undang Dagang

Pokok pokok pengetahuan hukum dagang indonesia

Pengertian pokok hukum dagang Indonesia

Pertanjaan dan djawaban mengenai hukum perdata, hukum dagang, hukum padjak, pengetahuan dagang, termasuk peraturan2 baru dari pemerintah dan beberapa usansi hitung dagang ...

Hukum Dagang Suatu Pengantar

Hukum dagang timbul karena adanya kaum pedagang, dan perdagangan itu sendiri dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual kembali barang tersebut pada tempat dan pada waktu tertentu dengan maksud memperoleh keuntungan, karena adanya sistem perdagangan maka muncullah hukum dagang. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.

HUKUM DAGANG

Pesatnya perkembangan dalam berbagai segi kehidupan manusia terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan selalu akan membutuhkan aturan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya. Dalam dunia perdagangan, peraturan tentang perdagangan memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, undang-undang tentang hukum dagang di buat dan ditetapkan. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, ilmu hukum ternyata juga mengajarkan betapa dokrin (ilmu pengetahuan) yang tersebar dalam beberapa kitab hukum atau buku-buku hukum memegang peranan yang penting untuk mengkaji dan mengungkap kedalaman subtansi hukum (baik secara normatif maupun sosiologis). Untuk itu kehadiran sebuah karya ilmian atau buku hukum haruslah disambut positif untuk menambah perbendaharaan literatur hukum di Indonesia. Menulis buku merupakan kerja yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, komitmen, dan ketelitian. Sri Lestari Poernomo telah membuktikannya dan melakukan dengan sangat baik di sela-sela kesibukan beliau. Buku yang terbit ini merupakan bukti kapasitas beliau sebagai seorang akademisi yang handal, berintegritas, dan berwawasan luas. Akhirnya, kepada pembaca saya ucapkan selamat membaca, menjelajahi dan menikmati Buku Ajar yang ditawarkan oleh penulis. Kepada penulis saya ucapkan selamat atas terbinya buku yang saya yakin sangat bermanfaat dan memperkaya wacana tentang hukum dagang di Indoensia.

Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V

Dinamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimungkinkan dengan berbagai tindakan deregulasidi bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang merupakan bagian dari perkembangan perdagangan dunia (globalisasi Ekonomi) sebagai anggota World Trade Organization (WTO). Buku persembahan penerbit PrenadaMediagroup

Pokok-Pokok Pengetauan Hukum Dagang Indonesia

Seperti kita ketahui, Hukum Dagang bersumber terutama pada: a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III perihal Perikatan, b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan c. Peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Sesuai dengan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dewasa ini, selain meliputi materi perdagangan pada umumnya, juga meliputi Pengetahuan Perbankan dan Pengetahuan Permodalan. Uraian tentang Hukum Dagang Indonesia meliputi antara lain: Inti Pengetahuan Hukum, Pengertian Perdagangan, bentuk-bentuk Perusahaan (termasuk ketentuan terbaru dari Perseroan Terbatas), Surat-Surat Berharga, Kepailitan, Asuransi, Larangan Praktek Monopoli dan Perlindungan Konsumen. Dalam bidang Perbankan meliputi antara lain: Hukum Perbankan tahun 1998, Bank Sentral 1968, Bank Indonesia 1999 dan Lembaga Keuangan. Sedangkan pengetahuan Permodalan diuraikan antara lain: Pasar Modal 1995, Penanaman Modal dalam Negeri dan Modal Asing, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tata Cara Penanaman Modal, dan Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Demikianlah Inti Sari dari buku ini.

PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI

Wetboek van Koophandel (selanjutnya disebut WvK) yang diterjemahkan secara bebas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) merupakan peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Indonesia yang telah dijajah Belanda menyisahkan berbagai persoalan. Sebagai Negara yang baru merdeka dari penjajahan Belanda pada Tahun 1945 membawa pengaruh terkait adanya kekosongan hukum dalam berbagai hal, termasuk pengaturan dalam hubungan hukum yang sifatnya privat. Dalam hubungan hukum privat perlu dipahami adanya hubungan diantara orang perorangan, orang perorangan dengan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Negara Belanda sebagai negara jajahan Perancis secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengaturan kepentingan hukum privat. Negara Belandan telah mengatur kepentingan hubungan privat melalui Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) atau diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdt.). berdirinya sebuah negara. sebuah Buku/kitab yang mengatur kebutuhan dari para pedagang pada saat itu.

KUHD

Tim Visi Yustisia adalah tim yang menyusun serial panduan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai tutorial praktis yang bisa aplikasikan oleh pembaca. Tim ini terdiri dari penyusun yang sudah pernah menerbitkan bukubuku hukum dan peraturan perundang-undangan, di antaranya Zulfa Simatur R., S.H., Fitria Pratiwi, S.S., M.Hum., dan Lis Sutinah, S.S. Tim Visi Yustisia memiliki harapan bisa mengantarkan pembaca pada kemudahan dalam melakukan prosedur atas birokrasi yang diatur pada regulasi yang berlaku. -Visimedia Pustaka-

Hukum dagang Indonesia

Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha

Buku ini adalah sebagai referensi dalam mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum, lebih spesifiknya adalah ilmu hukum dagang. Namun untuk yang tidak mendalami jurusan tersebut pun buku ini sangat baik untuk dibaca. Terlebih bagi para perintis usaha agar bisa menjadi lebih profesional karena tahu bagaimana mendapatkan legalitas usaha. Tahapan-tahapan mencapai legalitas tersebut disampaikan secara mendetail sehingga akan mudah untuk dilakukan.

Hukum dagang Indonesia

Hukum perdata dan hukum dagang