M

Hukum Dagang

Hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma itu bersumber pada aturan yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luat kodifikasi. Dalam hukum dagang atau perniagaan diatur ketentuan mengenai hubungan bagi pedagang antara, ketentuan perserikatan, transportasi atau angkutan, hukum asuransi dan ketentuan mengenai surat-surat niaga. Buku ini menguraikan secara detail pengertian perdagangan dan hukum dagang; bentuk dan perantara dalam perdagangan; perusahaan dan pengusaha; bentuk-bentuk perusahaan; kepailitan, HAKI; merger, konsolidasi dan akuisisi, serta surat-surat berharga.

Hukum Dagang

Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata. Matakuliah Hukum Dagang membahas mengenai berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis. Buku ini membahas mengenai teori- teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD. Buku ini mendiskusikan teori-teori hukum dagang dan bisnis. Buku ini dapat memberikan informasi kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, dan peminat kajian hukum pada umumnya Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang

Buku digital ini berjudul "Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang", merupakan buku yang berisi tentang "Perbandingan Sistem Hukum" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Pengertian pokok hukum dagang Indonesia

Pertanjaan dan djawaban mengenai hukum perdata, hukum dagang, hukum padjak, pengetahuan dagang, termasuk peraturan2 baru dari pemerintah dan beberapa usansi hitung dagang ...

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada hakikatnya sebagai bagian khusus dari KUHPer. KUHD merupakan salah satu referensi penting di Indonesia selain kodifikasi hukum lain yang telah ada (KUHPer, KUHP dan KUHAP). KUHD berisi tentang perdagangan secara umum; jenis perseroan; bursa perdagangan; ekspeditur atau pengangkutan barang dagangan baik melalui kapal laut, kapal udara maupun perjalanan darat; surat wesel dan catatan lain dalam transaksi perdagangan; asuransi dan pertanggungan pada tuntutan kepailitan maupun kebakaran; perjanjian kerja laut; dll. Buku ini dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tdak Sehat.

HUKUM DAGANG

Pesatnya perkembangan dalam berbagai segi kehidupan manusia terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan selalu akan membutuhkan aturan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya. Dalam dunia perdagangan, peraturan tentang perdagangan memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, undang-undang tentang hukum dagang di buat dan ditetapkan. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, ilmu hukum ternyata juga mengajarkan betapa dokrin (ilmu pengetahuan) yang tersebar dalam beberapa kitab hukum atau buku-buku hukum memegang peranan yang penting untuk mengkaji dan mengungkap kedalaman subtansi hukum (baik secara normatif maupun sosiologis). Untuk itu kehadiran sebuah karya ilmian atau buku hukum haruslah disambut positif untuk menambah perbendaharaan literatur hukum di Indonesia. Menulis buku merupakan kerja yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, komitmen, dan ketelitian. Sri Lestari Poernomo telah membuktikannya dan melakukan dengan sangat baik di sela-sela kesibukan beliau. Buku yang terbit ini merupakan bukti kapasitas beliau sebagai seorang akademisi yang handal, berintegritas, dan berwawasan luas. Akhirnya, kepada pembaca saya ucapkan selamat membaca, menjelajahi dan menikmati Buku Ajar yang ditawarkan oleh penulis. Kepada penulis saya ucapkan selamat atas terbinya buku yang saya yakin sangat bermanfaat dan memperkaya wacana tentang hukum dagang di Indoensia.

Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V

Dinamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimungkinkan dengan berbagai tindakan deregulasidi bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang merupakan bagian dari perkembangan perdagangan dunia (globalisasi Ekonomi) sebagai anggota World Trade Organization (WTO). Buku persembahan penerbit PrenadaMediagroup

Pokok-Pokok Pengetauan Hukum Dagang Indonesia

Seperti kita ketahui, Hukum Dagang bersumber terutama pada: a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III perihal Perikatan, b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan c. Peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Sesuai dengan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dewasa ini, selain meliputi materi perdagangan pada umumnya, juga meliputi Pengetahuan Perbankan dan Pengetahuan Permodalan. Uraian tentang Hukum Dagang Indonesia meliputi antara lain: Inti Pengetahuan Hukum, Pengertian Perdagangan, bentuk-bentuk Perusahaan (termasuk ketentuan terbaru dari Perseroan Terbatas), Surat-Surat Berharga, Kepailitan, Asuransi, Larangan Praktek Monopoli dan Perlindungan Konsumen. Dalam bidang Perbankan meliputi antara lain: Hukum Perbankan tahun 1998, Bank Sentral 1968, Bank Indonesia 1999 dan Lembaga Keuangan. Sedangkan pengetahuan Permodalan diuraikan antara lain: Pasar Modal 1995, Penanaman Modal dalam Negeri dan Modal Asing, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tata Cara Penanaman Modal, dan Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Demikianlah Inti Sari dari buku ini.

PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI

Wetboek van Koophandel (selanjutnya disebut WvK) yang diterjemahkan secara bebas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) merupakan peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Indonesia yang telah dijajah Belanda menyisahkan berbagai persoalan. Sebagai Negara yang baru merdeka dari penjajahan Belanda pada Tahun 1945 membawa pengaruh terkait adanya kekosongan hukum dalam berbagai hal, termasuk pengaturan dalam hubungan hukum yang sifatnya privat. Dalam hubungan hukum privat perlu dipahami adanya hubungan diantara orang perorangan, orang perorangan dengan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Negara Belanda sebagai negara jajahan Perancis secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengaturan kepentingan hukum privat. Negara Belandan telah mengatur kepentingan hubungan privat melalui Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) atau diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdt.). berdirinya sebuah negara. sebuah Buku/kitab yang mengatur kebutuhan dari para pedagang pada saat itu.

KUHD

Tim Visi Yustisia adalah tim yang menyusun serial panduan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai tutorial praktis yang bisa aplikasikan oleh pembaca. Tim ini terdiri dari penyusun yang sudah pernah menerbitkan bukubuku hukum dan peraturan perundang-undangan, di antaranya Zulfa Simatur R., S.H., Fitria Pratiwi, S.S., M.Hum., dan Lis Sutinah, S.S. Tim Visi Yustisia memiliki harapan bisa mengantarkan pembaca pada kemudahan dalam melakukan prosedur atas birokrasi yang diatur pada regulasi yang berlaku. -Visimedia Pustaka-

Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha

Buku ini adalah sebagai referensi dalam mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum, lebih spesifiknya adalah ilmu hukum dagang. Namun untuk yang tidak mendalami jurusan tersebut pun buku ini sangat baik untuk dibaca. Terlebih bagi para perintis usaha agar bisa menjadi lebih profesional karena tahu bagaimana mendapatkan legalitas usaha. Tahapan-tahapan mencapai legalitas tersebut disampaikan secara mendetail sehingga akan mudah untuk dilakukan.

Hukum perdata dan hukum dagang

Hukum perdata

Hukum Dagang: Dulu, Kini, dan Akan Datang

Hukum Dagang merupakan hukum yang mempelajari tentang perdagangan secara keseluruhan dimana mengacu pada KUHDagang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 KUHDagang, mengatur bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini.” Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa KUHDagang dan KUHPerdata sangat erat kaitannya terutama dalam perkembangan transaksi jual beli. Selanjutnya perjanjian atau kontrak pada era saat ini juga sangat digandrungi oleh para pelaku usaha, pedagang, atau pelaku bisnis, dimana perjanjian atau kontrak juga diatur dalam KUHPerdata. Buku ini dapat memberikan penjelasan yang runut tentang hukum dagang, dulu, kini dan akan datang.

PERAN LAGU KEAGAMAAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA HINDU DI PASRAMAN KOTA PALANGKA RAYA

Penelitian ini mengkaji tentang peran lagu keagamaan dalam pendidikan agama Hindu di Pasraman Kota Palangka Raya. Lagu keagamaan tidak hanya sebuah lagu biasa yang dinyanyikan di Pasraman, tetapi lagu keagamaan adalah sebuah lagu dengan lirik yang memuat ajaran tentang pendidikan agama Hindu. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat perbedaan antara harapan dan kenyataan yang menghasilkan suatu gap, selain itu berdasarkan hasil pencarian literature kepustakaan yang serupa, masih banyak bahkan belum ada yang mengkaji terkait peran lagu keagamaan dalam pendidikan agama Hindu. Penelitian ini terfokus pada peran lagu keagamaan dalam pendidikan agama Hindu di Pasraman Kota Palangka Raya dengan rumusan masalah: 1) Nilai-nilai pendidikan agama Hindu apa saja yang terkandung dalam lagu keagamaan di Pasraman Kota Palangka Raya? 2) Bagaimana peran dan fungsi lagu keagamaan dalam pendidikan agama Hindu di Pasraman Kota Palangka Raya? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil yakni: Pertama, nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam lagu keagamaan di Pasraman Kota Palangka Raya dibagi menjadi dua, yaitu nilai pendidikan agama Hindu Paravidya dengan nilai-nilainya sebagai berikut: 1) Ranying Hatalla menciptakan manusia, 2) Percaya adanya manifestasi Tuhan, 3) Berserah diri kepada Tuhan, 4) Memuja Tuhan, dan 5) Percaya kemahakuasaan Sang Hyang Widhi. Nilai pendidikan agama Hindu Aparavidya dengan nilai-nilainya yakni: 1) Nilai pendidikan susila, 2) Nilai pendidikan keagamaan Hindu, dan 3) Nilai pendidikan estetika. Kedua, peran lagu keagamaan dalam pendidikan agama Hindu sebagai berikut: 1) Pemotivasi peningkatan keimanan, 2) Pengembang pendidikan karakter, dan 3) Pedoman interaksi sosial. Fungsi lagu keagamaan dalam pendidikan agama Hindu yakni: 1) Meningkatkan keimanan, 2) Mengembangkan pendidikan karakter, dan 3) Meningkatkan hidup bersosialisasi.

Rantjangan undang-undang tentang Kitab undang-undang hukum dagang

A proposed draft on commercial law.

Bunga rampai hukum dagang

On business law and its implementation in Indonesia; collected articles.

Hukum dan pengetahuan dagang

Praktik Hukum Waralaba di Indonesia

Hukum adalah aturan yang mengikat dalam seluruh kegiatan kehidupan manusia termasuk di dalam sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan diantara 2 orang atau lebih dengan tujuan tertentu biasa disebut dengan Perjanjian atau Kontrak. Di dalam peraturan perundangundangan Hukum Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1313 yang tertulis: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya” (R. Wirjono Projodikoro, 1981).