ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
MELA SHAPITRI, 2025 : Analisis Terhadap Putusan Perkata Perdata Nomor : 5/PDT .G/2015S/PN Klk Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Skripsi Strata Satu Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Pembimbing I Dr. Agung Adi, S.Ag.,M.Si Pembimbing II Budiarto Santoso, M.H Penelitian ini membahas “Analisis Putusan Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.G/2015S/PN Klk Pengadilan Negeri Kuala Kapuas” Mengenai Sengketa Lahan di Desa Saka Kajang dan Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa lahan antara masyarakat desa Saka Kajang dan Desa Henda di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan upaya hukum dan penyusunan kembali gugatan oleh penggugat setelah putusan yang mengabulkan eksepsi tergugat di tinjau ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan empiris, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan landasan teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa lahan berakar pada tumpang tindih klaim yang diperparah oleh lemahnya pembuktian kepemilikan tanah. Dalam kondisi ini, Hakim tidak hanya berorientasi pada formalisme hukum, melainkan berupaya mewujudkan keadilan substantif. Sintesis pertimbangan atas alat bukti dan penegakan Kepastian Hukum mengindikasikan adanya keseimbangan antara aspek yuridis dan keadilan, mencerminkan fungsi Perlindungan Hukum Hakim dalam mencari kebenaran materiil di tengah keterbatasan bukti formil. Disimpulkan, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memiliki dasar hukum kuat dan telah mencapai keseimbangan antara penegakan hukum positif dan keadilan masyarakat, namun penyelesaian akhir yang komprehensif memerlukan dukungan implementatif dari berbagai pihak demi terciptanya keadilan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan di wilayah sengketa. Kata Kunci: Analisis Hukum, Putusan Pengadilan Negeri, Sengketa Lahan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Made Ari Andika P, 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Tesis Strata Dua (S-2) Prodi Magister Ilmu Hukum Agama Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing I : Dr. I Made Kastama, SH., MH. Pembimbing II : Dr. Drs. I Made Suyasa, MAP., M.Si. Hak untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum di Indonesia bertujuan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Penelitian ini mengkaji beberapa masalah utama: (1). Bagaimana peran dan fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palangka Raya? (2). Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan? (3). Bagaimana peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat? Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Pendekatan yang gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan dan dianalisis menggunakan teori kewenangan, teori efektivitas hukum, dan teori perlindungan hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan advokat dan hakim, serta observasi langsung di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Berdasarkan hasil penelitian Advokat memiliki peran krusial sebagai pendamping hukum, pemberi nasihat, dan pembela hak asasi manusia. advokat berperan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu. Efektivitas pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah kasus yang mendapatkan bantuan hukum, kepuasan penerima bantuan hukum, dan hasil akhir dari kasus yang ditangani. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan setiap orang yang berperkara mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Ini termasuk penyediaan pos bantuan hukum di pengadilan serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan advokat. Kata Kunci: Peran, Advokat, Efektivitas, Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri ABSTRACT Made Ari Andika P, 2024. Legal Review of the Role and Function of Advocates in Providing Legal Aid at the Palangka Raya District Court. Master's Thesis (S-2) Hindu Religious Law Masters Study Program, Tampung Penyang State Hindu Institute (IAHN-TP) Palangka Raya. Supervisor I: Dr. I Made Kastama, SH., MH. Supervisor II: Dr. Drs. I Made Suyasa, MAP., M.Si. The right to obtain legal aid has been regulated in various regulations in Indonesia, including Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. Legal aid in Indonesia aims to ensure access to justice for all levels of society, especially those economically disadvantaged. Based on Article 22 paragraph (1) of Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, advocates are obliged to provide free legal assistance to those seeking justice who cannot afford it. This study examines several main issues: (1). What is the role and function of advocates in providing legal aid at the Palangka Raya District Court? (2). How effective is the provision of legal aid at the Palangka Raya District Court in realizing the principle of equal opportunity to obtain justice? (3). What is the role and process of the court in providing legal aid to the community? This research is categorized as empirical legal research. The approach used in this research is qualitative. The research method is empirical juridical with field research type and is analyzed using the theory of authority, legal effectiveness, and legal protection. Data were collected through document studies, interviews with advocates and judges, and direct observation at the Palangka Raya District Court. Based on the research results, advocates have a crucial role as legal assistants, advisors, and human rights defenders. Advocates play a role in providing free legal assistance or pro bono to the underprivileged. The effectiveness of legal aid provision at the Palangka Raya District Court can be measured through several indicators, such as the number of cases receiving legal aid, the satisfaction of legal aid recipients, and the outcome of the cases handled. The court has an important role in ensuring that every litigant receives adequate legal aid. This includes the provision of legal aid posts at the court as well as cooperation with legal aid institutions and advocates. Keywords: Role, Advocates, Effectiveness, Legal Aid, District Court.
