Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Suku Dayak (Studi Kasus Sistem Berladang Masyarakat Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan)
Dalam pemberlakuan larangan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun disisi lain dalam kebiasaan berladang masyarakat dayak khususnya yang ada di Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan selalu dengan cara membakar yang telah dilakukan turun temurun sejak dulu. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini mencakup 3 (Tiga) hal yaitu : (1). Bagaimana dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap sistem berladang masyarakat suku dayak di desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan? (2). Bagaimana kebijakan yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan larangan pembakaran hutan dan lahan kepada para petani lokal yang ada di Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan? (3). Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ? Subjek penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Katingan, Sekretaris Kecamatan Tasik Payawan, Kepala Desa Tewang Tampang, staf Desa Tewang Tampang, Mantir Adat Tewang Tampang, Tokoh Masyarakat dan petani lokal yang ada di Desa Tewang Tampang. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode Observasi, Wawancara, Kepustakaan dan Dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan rancangan studi kasus dengan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari analisis data tersebut maka dapat disimpulkan: (1). Penerapan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdampak terhadap perubahan sistem berladang masyarakat, menghilangkan kearifan lokal masyarakat, penurunan luas areal berladang dan hilangnya lapangan pekerjaan. (2). Kebijakan pemerintah berkaitan dengan larangan pembakaran hutan dan lahan kepada para petani lokal yang ada di Desa Tewang Tampang adalah pengelolaan lahan secara arif dan bijak, bantuan alat mesin pertanian (alsintan), bahan pertanian dan cetak sawah. (3) Pada dasarnya masyarakat mengeluhkan pemberlakuan aturan yang secara merata, masyarakat berharap adanya pengecualian bagi para petani lokal agar tetap dapat melakukan aktivitas berladangnya seperti biasa. Meski demikian namun sebagai warga Negara yang baik mereka tetap mematuhi aturan yang ada.